Seleksi Kepegawaian di KPK
Jokowi Angkat Bicara soal Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Ini Reaksi MenpanRB hingga Kata Pengamat
Berikut ini update dari polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai KPK dinonaktifkan.
lihat foto
Novel yang masuk dalam daftar 75 pegawai yang dinonaktifkan, memberikan apresiasi atas sikap Jokowi.
Dikatakannya, TWK telah membuat stigma bahwa 75 pegawai KPK termasuk dirinya, tak berkebangsaan.
Baca juga: Firli Bahuri Diminta Turun Tahta Jadi Wakil Ketua KPK
Ia mengatakan, dengan adanya pernyataan Jokowi, Novel dan 74 pegawai lainnya bisa terbebas dari stigma itu.
Hal itu diungkap Novel di akun twitternya.
"Proses TWK yang dibuat Pimpinan KPK “seolah 75 pegawai KPK tidak lulus itu” membuat stigma tidak berkebangsaan/tidak Pancasilais."
"Alhamdulillah dengan pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu."
"Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak," tulisnya dalam akun Twitter, @nazaqistsha, Senin (17/5/2021).
3. Respons Pengamat
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, peryataan Presiden Jokowi itu sudah tepat.
Karena, kata Ray, uji wawasan kebangsaan dalam rangka memenuhi persyaratan ASN, dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian PANRB.
Ray menyebut, institusi inilah yang semestinya pemegang hak untuk menguji apakah seseorang lolos jadi ASN atau tidak.
Tes di KPK tidak didasarkan oleh aturan Kemen PAN RB tapi hanya didasarkan oleh SK KPK.
Sesuai dengan UU, staf KPK itu berada di bawah pemerintah, dan KPK sendiri adalah lembaga eksekutif yang berada di bawah presiden, maka aneh status ASN nya ditentukan sendiri oleh KPK, bukan Men PAN RB.
"Dalam hal ini, pernyataan presiden agar Menteri PANRB, tentu bersama KPK, segera mengambilalih status 75 pegawai KPK sudah tepat. Menteri PANRB lah yang paling tepat memastikan peralihan status staf KPK jadi ASN," kata Ray dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021).
Lebih lanjut, Ray mengatakan, pimpinan KPK agar segera mencabut SK penonaktifan 75 staf KPK yang sebelumnya dan menyatakan bahwa hasil uji wawasan kebangsaan dinyatakan tidak dapat jadi sandaran menetapkan status staf KPK ingin jadi ASN atau tidak.
