Mendagri Tito Karnavian Soroti Pembangunan Sumber Daya Manusia di Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua.
Menurut dia, pembangunan SDM di Papua harus menjadi prioritas.
Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) asli Papua.
Menurut Mendagri, keberpihakan tersebut harus ada dengan tetap memperhatikan kualitas.
Baca juga: KKB Papua Sebut Guru dan Siswa yang Ditembaknya Mata-mata, TNI: Itu Cara Mereka Putarbalikkan Fakta
“Dengan kata lain, bukan karena dipaksakan. Tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri,” ujar Mendagri saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa (20/4/2021).
Diharapkan hal itu dapat menjawab persoalan SDM yang dihadapi Provinsi Papua.
Mendagri pun meminta agar program-program yang bakal dijalankan dapat memberikan afirmasi bagi percepatan pembangunan SDM asli Papua.
Baca juga: KKB Papua Sebut Guru dan Siswa yang Ditembaknya Mata-mata, TNI: Itu Cara Mereka Putarbalikkan Fakta
Kendati demikian, Mendagri menekankan, jangan sampai semua SDM asli Papua diarahkan untuk menjadi pegawai negeri.
Alasannya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua begitu melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup.
Menurutnya, masyarakat sekitar bisa didorong untuk berwirausaha, saling bekerja sama dengan warga lain untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan melakoni usaha lainnya.
Baca juga: Mengaku Tak Sepaham, Aktivis Papua Ini Kecam Sepak Terjang KKB
Untuk itu, kata Mendagri, pendidikan vokasi sebagai upaya menunjang pengelolaan tersebut sangat dibutuhkan.
Mendagri menyadari, meski beberapa tempat di Provinsi Papua telah memiliki perguruan tinggi, tetapi di daerah tertentu belum tersedia.
Hal ini membuat jarak Indeks Pembangunan Manusia antardaerah terbilang jauh.
Karena itu, Mendagri menilai perlunya dibangun perguruan tinggi atau sekelas politeknik untuk menunjang pendidikan vokasi di beberapa daerah.
Dia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat diberi dukungan.
