Dugaan Penyelewengan Dana Perlu Diusut Tuntas Agar Pelaksanaan Otsus Papua Maksimal
Sejatinya, dana Otsus ini memberikan sumbangan yang besar bagi APBD Papua, mencapai 60 persen dari APBD Papua.
lihat foto
“Ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama," kata dia.
Karena itu, bila ada yang menilai program dana otsus itu gagal, sebaiknya dipertanyakan ke orang-orang Papua yang diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut.
"Sehingga apabila itu gagal, maka yang patut disalahkan adalah orang Papua sendiri. Untuk itu saya pikir negara harus hadir untuk memberantas penyalahgunaan anggaran yang secara masif di tanah Papua," ungkap dia.
Ali mengingatkan, pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berwacana dalam menangani dugaan korupsi dana otsus ini.
“Negara harus hadir di Papua. Nah hadirnya pemerintah apa, untuk memberantas korupsi di Papua," kata dia.
Terlebih lagi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, banyak temuan penyalahgunaan anggaran Otda dan Otsus untuk Papua. Seperti kasus korupsi oleh simpatisan Papua Merdeka.
"Di sini saya mencatat kasus Martinus Wanda Mani, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, berikutnya korupsi dana hibah tahun anggaran 2017," jelasnya.
Senada dengan Ali, tokoh senior Papua Freddy Numberi mengatakan, harapan masyarakat Papua atas temuan korupsi itu tentunya adalah penegakan hukum. Bila penegakan hukum tak berjalan akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.
"Pertanyaan masyarakat, bagaimana Polri melakukan tindakan-tindakan terhadap yang melakukan korupsi itu. Karena bagaimanapun penegakan hukum harus tetap berjalan," ungkap Freddy.
Baca juga: Pemerintah Pusat Diminta Perhatikan Otsus Papua dan Pemekaran Provinsi
Freddy menganggap, bila penanganan tindak pidana korupsi Otsus Papua itu tidak berjalan, maka akan berpengaruh kepada kepercayaan publik terhadap Pemerintah.
Baca juga: Polri Tunggu Laporan untuk Mengusut Dugaan Penyimpangan Dana Otsus Papua
"Di mana banyak kasus korupsi yang menurut Orang Asli Papua (OAP) tidak jelas penyelesaiannya. Bahkan bagi OAP terkesan adanya oligarki, kolusi dan nepotisme," kata dia.
Ditambah lagi, lanjut dia, masalah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang cenderung pemerintah menggunakan pendekatan keamanan, sehingga selama ini menimbulkan benturan dan konflik yang berujung kepada ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.
Baca juga: Senator Filep: Pemerintah Bisa Buat Kebijakan Lain Selain Otsus Jika Memang Tidak Efektif
Menurut Freddy, masih ada rasa curiga antara Papua dan Jakarta. Pemerintah pusat, imbuh Freddy, dianggap tidak berhasil merebut hati dan pikiran orang asli Papua sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia.
Namun demikian, hadirnya Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan antropologis, dengan terus melibatkan dan mendengarkan masyarakat.
"Pendekatan kesejahteraan dengan terus menggenjot pembangunan untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan pendekatan evaluatif dengan secara ketat mengawasi pembangunan di Papua lewat kunjungan kerja setiap tahunnya," jelas dia.
