Cak Imin Luncurkan Buku Negara dan Politik Kesejahteraan
Muhaimin Iskandar meluncurkan buku ‘Negara dan Politik Kesejahteraan,’ di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/4/2021).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar meluncurkan buku ‘Negara dan Politik Kesejahteraan,’ di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/4/2021).
Cak Imin, demikian sapaannya,menjelaskan buku Negara dan Politik Kesejahteraan Rakyat merupakan kisah perjalanannya selama satu tahun menjadi Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.
Cak Imin telah menjadi Wakil Ketua DPR RI kordinator bidang Kesejahteraan Rakyat untuk tiga periode di DPR RI, yakni pada 1999, 2014 dan 2019-2024.
“Ini pertanggungjawaban sebagai Wakil Ketua DPR yang ditugaskan. Sebetulnya buku ini perjalanan 1 tahun periode DPR ini, kunjungan, pidato, pertemuan saya, kritik orang-orang ketemu saya, koordinasi komunikasi saya di daerah, kritik terhadap pemerintah yang harus direspon dan seterusnya,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membuka peluncuran buku Negara dan Politik Kesejahteraan.
Acara peluncuran buku ini digelar secara fisik di Gedung Perpustakaan Nasional dan secara virtual melalui Zoom dan Channel Youtube.
Baca juga: Resmikan BLK Pesantren, Legislator PKB Ajak Santri Jadi Petarung yang Tangguh
“Kunjungan-kunjungan saya, pidato juga banyak sekali masuk dalam buku ini,” ucapnya kemudian.
Lebih jauh Cak Imin menjelaskan sebagai sebuah bangsa, Indonesia sedang menghadapi tumpukan-tumpukan masalah yang bertubi-tubi dan runtut hari ini mulai dari sisa-sisa masalah sebagai bagian dari negara sedang membangun yaitu kemiskinan, pengangguran dan daya saing yang rendah.
Ditambah lagi pandemi Covid-19 yang begitu dahsyat di luar dugaan.
Hal ini telah meluluhlantakkan dan membuat bangsa ini harus berpikir ulang serta mengokohkan kembali strategi dan rencana perjuangan membangun sebuah bangsa.
Baca juga: Waketum PKB Setuju Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Bencana Covid-19 yang terjadi, lanjut dia, telah membuat bangsa ini memulai lagi dari titik nol bahkan minus suasana ekonomi Indonesia.
Sedikitnya tiga sampai empat juta orang mulai kehilangan pekerjaan, dan 27,5 juta orang masuk kategori miskin akibat pandemi.
Sementara pengangguran sudah di atas 10 juta orang, Indesk Pembangunan Manusia Indonesia berada posisi 107 dari 189 negara, tingkat kesenjangan sosial atau gini ratio menunjukkan ketimpangan mencapai 0,381 serta persoalan-persoalan lainnya.
Baca juga: 13 Pegawai UP PKB Ujung Menteng Positif Corona, Bagaimana Nasib Pemilik Kendaraan yang Mau Uji KIR ?
“Dari kondisi demikian pertanyaan besarnya adalah kebijakan seperti apa yang harus diambil negara. menurut saya satu hal yang sangat fundamental adalah memastikan kehadiran dan peran negara di tengah kehidupan langsung masyarakat, keberadaan negara bagi solusi langsung yang dihadapi masyarakat. Itulah esensi dari negara hadir untuk memberikan jalan keluar masalah masalah langsung yang dihadapi rakyatnya,” jelas Muhaimin Iskandar.
Undang-Undang Dasar 1945 secara gambang mengamanatkan kewajiban melindungi segenap tumpah darah bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itulah langkah-langkah fundemental dan strategis harus diambil agar bangsa ini tidak mengalami krisis yang lebih dalam lagi.
