Jhoni Allen Marbun Dipecat dari Demokrat, Ini Profilnya, Pernah Antar Anas Urbaningrum Jadi Ketum

TRIBUNNEWS.COM - DPP Partai Demokrat akhirnya mengambil langkah tegas, dengan melakukan pemecatan terhadap tujuh kadernya yang terlibat upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dikutip dari rilis Partai Demokrat, Jumat (26/2/2021) malam, tujuh kader yang dipecat yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Sofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie.

Menurut Kapala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, enam nama selain Marzuki Alie, dipecat karena terbukti melakukan upaya Kongres Luar Biasa (KLB) dengan mengajak pihak eksternal.

Sementara, Marzuki Alie dipecat karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat terkait pernyataan terbuka di media massa.

Dari tujuh kader yang dipecat itu, Jhoni Allen Marbun merupakan satu di antara kader sejak awal disebut terlibat dalam gerakan kudeta.

Baca juga: Nama-nama 7 Kader Demokrat yang Dipecat, Ada Jhoni Allen Marbun, Darmizal Hingga Marzuki Alie

Herzaky Mahendra Putra pun secara terang-terangan pernah menyebut nama Jhoni Allen Marbun. 

"Jhoni Allen, iya. Jhoni Allen salah satu yang masuk. Jhoni Allen salah satu nama yang disebut dalam BAP," kata Herzaky sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 2 Februari lalu.

Profil Jhoni Allen Marbun

Siapakah Jhoni Allen Marbun? 

Jhoni Allen Marbun merupakan kader aktif Demokrat. 

Saat ini, Johni Allen Marbun duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi V. 

Dikutip dari laman resmi Fraksi Demokrat, Jhoni lahir di Pangururan, 21 Agustus 1960.

Ia menyelesaikan pendidikan S1 dari Kedokteran Hewan IPB. 

Sementara pendidikan S2 ia dapat dari Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia.

Jhoni menjadi anggota DPR pertama pada periode 2004-2009.

Pada Pileg 2019 lalu, kembali maju dari Dapil Sumatera Utara II.

Baca juga: DPP Demokrat: Organisasi Sayap Tak Punya Hak Usulkan KLB

Ia melenggang ke Senayan setelah mengantongi 49.381 suara.

Di DPP Partai Demokrat, Jhoni menjadi pengurus sejak tahun 2005. 

Saat itu, ia menjadi Ketua Bidang OKK.

Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum DPP Demokrat pada periode 2010-2015 dan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat pada 2015-2020.

Pernah Jadi Tim Sukses Anas Urbaningrum

Jhoni Allen Marbun pernah menjadi tim sukses Anas Urbaningrum yang mengantarkan Anas terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat pada Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung. 

Terkait posisinya sebagai tim sukses Anas, Jhoni pernah membantah adanya politik uang untuk tim sukses Anas. 

“Kalau saya pimpin, tidak ada politik uang,” kata Jhony di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1/2014) seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang yang menjerat Anas, seperti diberitakan Kompas.com. 

Dia juga meragukan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy yang mengaku menerima laporan dari sejumlah dewan pimpinan cabang (DPC) mengenai bagi-bagi uang yang dilakukan tim sukses Anas.

Menurut Jhoni, saat kongres berlangsung, Suaidi belum menjadi politikus Partai Demokrat.

“Beliau tidak mengikuti kongres, karena beliau 'kan waktu kongres itu belum,” tuturnya.

Jhony juga mengaku tidak tahu mengenai pembagian BlackBerry (BB) oleh tim sukses Anas saat penyelenggaraan kongres berlangsung.

Kendati demikian, dia mengakui adanya sejumlah uang transportasi dan akomodasi yang dibagi-bagikan kepada sejumlah ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat.

Dia juga menegaskan kalau pembagian uang transportasi dan akomodasi tersebut diperbolehkan.

“Saya bilang money politics, tidak boleh, tapi kalau soal ongkos, akomodasi, Anda mengundang, katakanlah tamu, wajar kan disiapkan akomodasinya, wajar juga disiapkan makanannya,” ujar Jhoni.

SBY Bicara soal Upaya Kudeta di Demokrat

Sebelumnya, upaya kudeta di Demokrat juga mendapat perhatian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Hal itu disampaikan SBY saat memberikan pengarahan kepada pimpinan dan seluruh kader Partai Demokrat pada Senin, 22 Februari 2021. 

Video arahan SBY itu diunggah pada Kamis (24/2/2021) oleh sejumlah kader Demokrat. 

Di awal pidatonya, SBY menyampaikan terima kasih kepada kader Demokrat yang setia bersama Demokrat baik dalam suka dan duka. 

Kader yang setia itu, kata SBY, bukanlah kader yang mengganggu partai atau bahkan berkhianat. 

"Kader yang tidak mengganggu, membuat masalah dan bahkan berkhianat. Bukan kader atau mantan kader yang ingin menjual partai kita demi imbalan uang dan kedudukan," ujar SBY. 

SBY bahkan bersumpah, dirinya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan siap menjadi benteng untuk menghadapi siapapun yang hendak mengganggu Partai Demokrat. 

"Insya Allah sepanjang hayat dikandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan akan menjadi benteng dan bhayangkara partai ini menghadapi siapapun yang mengganggu, merusak, merebut dan menghancurkan partai kita. Ini sumpah saya. Sumpah dan kesetiaan saya di hadapan Tuhan YME," tegasnya. 

SBY kemudian menyinggung secara spesifik soal upaya kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Merespons updaya kudeta itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan Partai Demokrat tidak untuk dijual. 

"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli partai Demokrat saya katakan dengan tegas dan jelas Partai Demokrat nor for sale."

"Partai kami bukan untuk diperjual belikan meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang anda berapapun besarnya," ujarnya. 

SBY menyebut gerakan kudeta oleh pejabat penting di Pemerintahan Jokowi itu bakal digunakan untuk pencalonan Pilpres 2024. 

"Saya tidak percaya orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat dan kebetulan memiliki jabatan penting di pemerintahan itu sungguh mencintai partai."

"Yang dia inginan hanya kekuasaan semata. Kekuasaan yang hendak digunakan untuk maju Pilpres 2024," ucapnya. 

SBY kemudian mengapresiasi langkah AHY yang merespons cepat upaya kudeta itu termasuk dengan mengirim surat ke Presiden Jokowi. 

Ia juga secara jelas menyebut nama Kepala Staf Presiden Moeldoko. 

"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin Jokowi punya integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," ujarnya. 

SBY mengatakan, apa yang dilakukan Moeldoko telah menggangu dan merugiakan nama baik Jokowi. 

SBY juga meyakini, sejumlah pejabat di Kabinet Jokowi yang disebut-sebut terlibat hanyalah klaim semata. 

"Partai Demokrat meyakini yang dilakukan Moeldoko itu sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Sementara itu, saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya."

"Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KaBIN Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya."

"Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu dan tidak masuk diakal mengganggu Partai Demokrat," bebernya. 

Dalam pidatonya, SBY juga merespons pernyataan Mensesneg Pratikno yang menyebut apa yang terjadi di internal Demokrat sebagai persoalan internal. 

SBY menyatakan, gerakan kudeta itu bukanlah persoalan internal karena melibatkan orang luar yaang merupakan pejabat penting di pemerintahan Jokowi. 

Meski sudah diungkap, lanjut SBY, gerakan kudeta itu tidak berhenti. 

"Setelah diungkap, apakah pelaku gerakan mengentikan gerakannya? Ternyata tidak. Saya telah mendapat laporan resmi dari pimpinan partai dan juga mendapatkan informasi dari daerah bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku gerakan itu masih bergerak di lapangan. Sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan," ujar dia. 

Karena itu, lanjut SBY, dirinya menyatakan bakal turun gunung untuk menghentikan gerakan itu. 

"Itulah sebabnya, meskipun sejak Kongres 2020 lalu saya tidak aktif lagi dalam kegiatan sehari-hari partai namun kali ini, menghadapi gerakan ini sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai saya harus turun gunung," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Daryono) (Sumber: Tribunnews.com, Chaerul Umam, Kompas.com, Tatang Guritno, Icha Rastika)