Indonesia Perlu Lakukan Backdoor Diplomacy untuk Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Situasi di Myanmar semakin memprihatinkan saat masyarakat melakukan demontrasi terkait penentangan terhadap milter yang melakukan kudeta.

Polisi dan militer dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi yang memakan korban.

Melihat situasi demikian, negara-negara ASEAN tidak dapat berbuat banyak mengingat prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota.

Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredakan kekerasan yang mungkin bereskalasi di Myanmar?

Sebenarnya Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai cukup sikap pemerintah Indonesia melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan keprihatinannya dan mengharapkan penyelesaian damai yang mengedepankan dialog.

Meskipun demikian Indonesia sebagai sahabat Myanmar perlu melakukan upaya lebih dalam meredakan kekerasan yang mungkin bereskalasi.

Salah satunya adalah pemerintah Indonesia perlu melakukan backdoor diplomacy.

Diplomasi yang tidak menggunakan saluran formal, melainkan pendekatan informal melalui tokoh-tokoh berpengaruh di kedua negara.

“Indonesia perlu menyampaikan ke Myanmar bahwa di era saat ini penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sudah tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat internasional,” ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/2/2021).

“Penggunaan kekerasan dapat berujung pada pelanggaran HAM berat dan para pemimpinnya akan dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana internasional,” jelas Hikmahanto.

Bahkan bila kekerasan berlanjut bukannya tidak mungkin masyarakat internasional dibawah naungan PBB melakukan intervensi bersenjata. "Intervensi ini disebut sebagai Responsibility to Protect."

Baca juga: Myanmar Memanas: Empat Terluka, Satu Kritis Akibat Luka Tembak di Kepala

 Terlebih lagi penggunaan kekerasan akan berdampak pada perekonomian Myanmar yang sudah berkembang pesat dalam mengejar ketertinggalan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Diberitakan Myanmar semakin memanas di saat polisi dan demonstran penentang kudeta militer turun ke jalan bentrok, Selasa (9/2/2021).

Reuters melaporkan, Rabu (10/2/2021), Polisi bersikap respresif terhadap demonstran yang menolak pengambil-alihan kekuasaan dari pemerintahan yang sah di bawah Aung San Suu Kyi.

Polisi melakukan tindak kekerasaan saat membubarkan demonstran, dan melakukan penembakan.  

Seorang dokter mengatakan satu wanita mengalami luka tembak di bagian kepala. Dokter mengatakan wanita itu sedang kritis dan tidak mungkin selamat.

Tiga orang lainnya sedang dirawat karena luka akibat tertembak peluru karet yang diduga terjadi setelah polisi menembak pendemo. Kejadian ini terjadi setelah sebelumnya polisi menembakkan meriam air untuk mencoba membubarkan demonstran di ibukota Naypyitaw.

Televisi pemerintah melaporkan korban luka-luka juga ada di pihak polisi selama upaya mereka untuk membubarkan demonstran. Laporan ini membenarkan terjadinya bentokam keras antara polisi dan demonstran di negara itu.

Insiden ini menandai pertumpahan darah pertama sejak militer, yang dipimpin oleh panglima angkatan bersenjata  Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintahan Suu Kyi yang baru terpilih pada 1 Februari dan menahannya bersama politisi lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer menuduh bahwa NLD menang dengan kecurangan - tuduhan yang dibantah oleh komite pemilihan umum.

Pada Selasa (9/2/2021) malam, polisi di Myanmar melakukan penggerebekan di markas NLD di Yangon, kata dua anggota parlemen NLD terpilih.

Penggerebekan dilakukan oleh belasan personel polisi, yang memaksa masuk ke kantor NLD.(*)