Soal Rencana Kudeta Partai Demokrat, Ray Rangkuti: Murni Tindakan Moeldoko

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, rencana mengambilalihan paksa Partai Demokrat merupakan murni rencana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Ray, adanya keinginan mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) bukan sekadar wacana atau isu yang dengan sengaja dihembuskan pihak tertentu.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Para Syndicate bertajuk 'Isu Reshuffle, Pilkada, Kudeta Demokrat: Bola Panas Istana?', Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Pengamat: AHY dan Moeldoko Diuntungkan dengan Adanya Isu Kudeta Demokrat

"Menurut saya sejauh yang saya baca masih murni tindakan dari Pak Moeldoko karena asumsi yang kita bangun di awal itu tadi yaitu keperluan untuk terlibat dalam Pilpres 2024 yang akan datang," kata Ray Rangkuti.

Ray Ranguti melihat, tindakan Moeldoko itu sekaligus menandai dimulainya persaingan politik di antara Parpol menuju Pemilu 2024.

Baca juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Demokrat: Pak Moeldoko Itu Orang Istana, Bukan Internal Partai Demokrat

Menurutnya, saat ini hampir semua parpol memang sudah mulai melakukan kegiatan guna memenangkan Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

"Hanya parpol yang paling siap yang akan leading di 2024. Bukan hanya Moeldoko yang melakukan persiapan. Tapi juga ada Erick Thohir," ujarnya.

"Tahun 2021 dimulainya tahun politik, tensi akan meningkat sesuai perkembangan waktu," imbuhnya.

Jokowi Tak Balas Surat AHY

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Hak presiden untuk menjawab atau tidak. (tapi) Partai Demokrat sangat menyayangkan," ujar Syarief Hasan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Sementara itu, politikus Demokrat, Rachland Nashidik, menyebut persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta AHY turut menjadi persoalan pemerintah karena adanya peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan.

Baca juga: Demokrat: Jika Tak Ada Hubungan dengan Presiden, Jokowi Semestinya Jawab Surat AHY

"Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan internal Partai Demokrat," tulis Rachland dalam akun Twitternya.

"Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah "internal" Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diijinkan Presiden," tulis Rachland.

Baca juga: Alasan Munculnya Isu Kudeta di Partai Demokrat, Pengamat: Popularitas AHY Jauh Dibawah SBY