AHY Kirim Surat Kepada Jokowi Minta Konfirmasi Soal 'Gerakan Kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait gejolak dalam internal partai berlambang bintang mercy.

AHY mengungkap ada upaya gerakan politik inkonstitusional untuk mengkudeta posisi dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

AHY menyebut, gerakan itu terdiri dari terdiri dari kader yang saat ini masih aktif di partai, mantan kader, dan non-kader.

Baca juga: Sikapi Keluh Kesah AHY, Politikus PDIP: Tetap Jernih Meniti Buih, Jangan Resah

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan seorang yang non-kader partai disebutnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: AHY Tuding 5 Orang Berupaya Ambil Alih Partai Demokrat, Akan Dijadikan Kendaraan Politik Capres 2024

"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY saat konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Atas dasar itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait keterlibatan pejabat negara dalam gerakan politik inkonstitusional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

Baca juga: AHY Ungkap Rencana Kudeta Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?

Lebih lanjut, AHY menjelaskan para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, kata AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

Disebutkan, bahwa Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan politik pejabat tersebut untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyarankan agar AHY untuk berpikir jernih dan tidak merasa resah.

"Tetap jernih meniti buih. Jangan mudah goyah dan resah karena dinamika dan dialektika politik internal," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Baca juga: AHY Tuding 5 Orang Berupaya Ambil Alih Partai Demokrat, Akan Dijadikan Kendaraan Politik Capres 2024

Hendrawan berharap, AHY sebagai pimpinan partai mampu menguatkan internal kadernya agar tetap solid.

"Saya tidak tahu ada persoalan internal apa. Kami hanya berharap Pak AHY mampu mengorkestrasi Parpol yang telah menjadi aset penting demokrasi kita," ucap Hendrawan.