Penyebab Banjir di Kalsel Versi Presiden Jokowi, Menteri, Anggota DPR dan Walhi

2. Menko PMK Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan dampak dari fenomena alam La Nina.

Meski begitu, Muhadjir menyebut Kalimantan Selatan termasuk wilayah yang tidak diprediksi akan mengalami dampak La Nina.

Hal itu disampaikannya di posko pengungsian banjir Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel, pada Kamis (21/1/2021).

"Seingat saya Kalimantan Selatan adalah termasuk wilayah yang tidak dikira akan menghadapi dampak badai La Nina ini. Tetapi namanya kita boleh meramal, boleh berikhtiar, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang maha penentu," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021).

Banjir besar yang menggenangi 11 Kabupaten dan Kota di Kalsel itu merendam kurang lebih 87.765 rumah warga. Ketinggian rendaman air mencapai 2 meter dan menyebabkan 74.863 orang mengungsi, terdapat pula korban meninggal sebanyak 21 orang.

Sarana prasarana juga banyak yang rusak diakibatkan banjir, seperti jembatan putus, tanggul jebol, jalan trans kalimantan putus, dan banyak pula sekolah dan rumah ibadah yang rusak.

Muhadjir mengatakan, adanya bencana banjir ini merupakan pertanda yang menunjukkan bahwa ketahanan lingkungan di Kalimantan Selatan masih lemah.

Menurut dia, apabila ketahanan lingkungan telah kuat, fenomena La Nina tidak akan menyebabkan bencana yang parah.

Dirinya meminta warga Kalsel serta para penentu kebijakan harus betul-betul melakukan semacam koreksi yang mendasar terhadap masalah penataan lingkungan, termasuk tata guna tanah.

3. Fraksi Demokrat

Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut banjir di sejumlah daerah Kalimantan Selatan disebabkan curah hujan tinggi.

"Pernyataan Presiden dan Kementerian KLHK terkait penyebab banjir Kalsel karena hujan adalah pernyataan terburu-buru, dan terkesan tutup mata, serta lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua kabupaten di Kalsel ini," tutur Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi penyebab banjir Kalsel dan dibenarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sangat mengelitik akal sehat.

"Kementerian teknis seperti KLHK menangani lingkungan dan kehutanan tetapi hanya bisa menyalahkan hujan. Analisis tutupan lahannya bagaimana, Analisa Aliran Permukaan (Runoff) bagaimana? lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS-nya bagaimana? Termasuk juga land usenya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang tidak pernah ada datanya," papar Irwan.