Virus Corona
3 Alasan Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Segera Tarik Rem Darurat
Mujiyono mengatakan, ada tiga alasan Pemprov DKI Jakarta perlu menarik rem darurat.
lihat foto
Dia tidak bisa memastikan apakah rem darurat benar-benar akan diambil karena data terkait penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta cukup dinamis.
"Memang ini sangat dinamis sekali, terkait untuk data dan fakta," ucap Ariza.
Pengamat: tarik rem darurat sekarang
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono merespons penuhnya sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di beberapa daerah.
Menurutnya, kebijakan rem darurat harus segera dilakukan, sebab peningkatan kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya.
"Jangan menarik (rem darurat) tahun depan, (tetapi) sekarang. Besok ditarik rem darurat," ujar Pandu kepada Kompas.com, Senin (28/12/2020).
Baca juga: Arus Balik Natal, Jasa Marga Sebut 284 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta
Baca juga: Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Kembali Melonjak, Tembus di Atas Angka 2.000
Ia juga menanggapi wacana Pemprov DKI Jakarta yang kemungkinan akan menarik rem darurat dalam penanganan Covid-19.
Wacana tersebut muncul atas ketersediaan tempat tidur isolasi pasien Covid-19 di rumah sakit di Jakarta hampir penuh.
Pandu menilai, seharusnya bukan hanya Pemprov DKI Jakarta yang menarik rem darurat.
Tetapi, semua daerah yang ikut kewalahan menghadapi lonjakan pasien Covid-19 di rumah sakit.
"Jadi rem darurat jangan Jakarta saja. Semua yang punya masalah seperti Jakarta, tarik saja rem darurat," kata dia.
Menurut Pandu, kebijakan rem darurat yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta tidak akan berguna jika pemerintah daerah (pemda) lain tidak melakukan hal yang sama.
Baca juga: Pemerintah Larang WNA Masuk RI, Komisi IX : Keputusan Tepat Cegah Varian Baru Covid-19
Baca juga: Covid-19 Melonjak Desember 2020, Penggali di TPU Jombang Kekurangan Pacul untuk Gali Liang Lahad
Sebab, hampir di seluruh daerah di Indonesia, rumah sakit rujukan Covid-19 penuh.
"Jakarta ajak semua gubernur menarik (rem darurat) bareng-bareng. Secepatnya tarik rem darurat."
"Tidak usah menunggu tahun baru. Minimal satu Pulau Jawa, kalau bisa se-Indonesia," ujar Pandu.
