Mahfud MD: Partisipasi Pilkada Serentak 2020 Capai 75,83%, Lebih Tinggi dari 2015

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2020 lebih tinggi dibanding Pilkada Serentak 2015 silam.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam konferensi pers, Senin (14/12/2020).

"Tingkat partisipasi, alhamdulillah, dulu Pilkada Serentak 2015 itu 69,02 persen."

"Sekarang naik menjadi 75,83 persen, jauh lebih tinggi dari partisipasi Pemilu di Amerika Serikat," ungkap Mahfud MD dilansir Kompas TV.

Baca juga: Pilkada Usai, Komisi II DPR: Tanggalkan Perbedaan dan Perkuat Persatuan

Mahfud MD mengungkapkan rasa syukur atas berlangsungnya Pilkada Serentak 2020 dengan aman.

"Kami bersyukur alhamdulillah berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan, yang dulu muncul ketika Pilkada Serentak dilaksanakan di suasana (pandemi) Covid-19," ungkapnya.

Mahfud MD menyebut, banyak yang mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada tahun ini.

"Banyak sekali usul agar Pilkada ditunda, sampai kapan tidak tahu, pokoknya ditunda."

"Karena kalau diadakan, katanya, akan menjadi klaster Covid-19," ujarnya.

Baca juga: PBNU, Muhammadiyah sampai MUI Apresiasi Pilkada Aman dan Lancar

Bahkan, kata Mahfud MD, ada yang menghitung akan ada penularan Covid-19 pada 3,2 juta orang.

"Semua saran kita tampung, kita adakan protokol kesehatan, dan alhamdulillah belum ada kasus Pilkada menjadi klaster baru," ungkap Mahfud MD.

Mahfud MD berpesan kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga protokol kesehatan di tahapan Pilkada yang masih berlangsung."Tahapan masih akan terus berlangsung, kami bersepakat supaya KPU, Bawaslu, Forkompimda terus bekerja agar tetap tertib, sampai perhitungan selesai, sampai nanti apabila ada yang ingin maju ke Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Baca juga: Hasil Pilkada Jawa Tengah 2020 Senin (14/12) Pagi: Gibran Raih Suara 86,6 % di Solo

Diapresiasi

Sementara itu sejumlah pihak mengapresiasi gelaran Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2020 lalu.

Hal itu disampaikan oleh berbagai organisasi keagamaan berpengaruh di Indonesia seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak.