KSP Pastikan Pembangunan Daerah Dapat Dirasakan Langsung Manfaatnya Oleh Masyarakat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan wilayah harus berorientasi pada manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.

Penegasan itu disampaikan oleh Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro dalam rapat Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang) di Kantor Kabupaten Tegal, Selasa (24/11/2020).

Rapat digelar menindaklanjuti amanat yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2019.

"Sudah saatnya kita harus berorientasi pada manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jika ada yang tidak kontekstual dengan kondisi, maka perpres bisa didorong untuk revisi," kata Juri.

Rapat yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, para Sekretaris Daerah dan Pejabat di wilayah Bregasmalang ini juga memunculkan harapan tentang potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

Baca juga: KSP Nilai Langkah Tegas TNI Turunkan Spanduk HRS Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Menurut Juri, Presiden juga masih tetap memberikan perhatian terhadap Perpres yang sudah diterbitkan seperti Perpres Nomer 79 tahun 2019.

“Namun pandemi telah mengubah kita untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran,” ujar Juri.

Sehingga, perlu dilakukan penyusunan ulang terhadap usulan usulan program pembangunan semula dalam Perpres tersebut.

Baca juga: Hingga Juni 2020, Penyaluran Kredit KSP Sahabat Mitra Tembus Rp 1,60 Triliun

Selain itu, kehadiran KSP dalam rapat tersebut adalah menjalankan tugas KSP berupa pengendalian program prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan janji Presiden dalam kampanye.

"Kami melakukan monitoring dan evaluasi dan membantu mengatasi hambatan saat program prioritas nasional ada permasalahan," tegas Juri.

Dalam pembangunan wilayah Bregasmalang, Juri menyampaikan wilayah di Pantura Barat tersebut menjadi salah satu konsentrasi Presiden dalam dua periode kepemimpinannya.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak ingin pembangunan berjalan biasa-biasa saja. Harus ada akselerasi agar segera dinikmati masyarakat.

Baca juga: KSP: Redistribusi Tanah Wujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional

“Bapak ibu harus menghitung waktu disesuaikan dengan periodisasi Presiden saat ini, yaitu harus dapat dieksekusi sebelum 2024," kata Juri.

Juri berharap, agar kepala daerah harus terampil dalam berkomunikasi dan melihat peluang yang bisa dimanfaatkan dari pusat untuk daerah.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Tegal Sabililah Ardie mengaku akan melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pihak sehingga program pembangunan di wilayahnya bisa maksimal.