Kamis, 2 Oktober 2025

POPULER NASIONAL: Detik-detik Rizal Ramli Direshuffle dari Kabinet Kerja | Kepulangan Rizieq Shihab

Simak berita populer nasional selama 24 jam terakhir, dari detik-detik Rizal Ramli direshuffle dari Kabinet Kerja hingga kepulangan Rizieq Shihab.

Penulis: Citra Agusta Putri Anastasia
Kolase Tribunnews.com
Simak berita populer nasional selama 24 jam terakhir, dari detik-detik Rizal Ramli direshuffle dari Kabinet Kerja hingga kepulangan Rizieq Shihab. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional selama 24 jam terakhir.

Berita dimulai dari cerita Jusuf Kalla (JK) tentang detik-detik ketika Rizal Ramli di-reshuffle dari Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi.

Selanjutnya, ada tanggapan dari Partai Bulan Bintang (PBB) mengenai Partai Masyumi Reborn.

Ada pula berita mengenai tahap ketiga Rencana Strategis TNI.

Berita terakhir yakni tentang harapan Dubes RI di Saudi pada kepulangan Rizieq Shihab.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut daftar berita populer nasional:

1. Detik-detik Rizal Ramli Direshuffle dari Kabinet Kerja

Ekonom Rizal Ramli (kiri) ditemani Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden, di Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) 7/2017 yang mensyaratkan 20 persen kursi menjadi 0 persen.
Ekonom Rizal Ramli (kiri) ditemani Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden, di Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2020). Rizal Ramli mengajukan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) 7/2017 yang mensyaratkan 20 persen kursi menjadi 0 persen. (Tribunnews/Herudin)

Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menceritakan detik-detik mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kabinet Kerja, Rizal Ramli, di-reshuffle.

Awalnya, JK menceritakan alasan di balik penggantian Rizal ketika itu.

JK mengatakan, saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengganti Rizal karena sejumlah hal.

Namun, alasan utamanya yaitu karena Rizal dinilai tidak mampu memimpin dan berkoordinasi.

JK mengungkapkan, saat itu Rizal dinilai tidak mampu memimpin, seperti pada saat rapat koordinasi dengan para menteri yang dikoordinasikannya.

Para menteri tersebut jarang datang dan hanya diwakili oleh Direktur Jenderal dari kementerian.

Baca selengkapnya di sini>>>

Baca juga: Rizal Ramli: 82 Persen Peserta Pemilu Cari Bandar Untuk Biayai Pemilihan

Baca juga: JK Nilai Pemerintah Belum Jelaskan secara Baik Niat Tujuan UU Cipta Kerja sehingga Picu Unjuk Rasa

2. PBB tentang Partai Masyumi Reborn

Amien Rais hadiri deklarasikan Partai Masyumi di aula Masjid Furqon, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2020).
Amien Rais hadiri deklarasikan Partai Masyumi di aula Masjid Furqon, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2020). (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

Partai Masyumi telah resmi kembali bangkit setelah dideklarasikan kembali di aula Masjid Furqon, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2020).

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noor, mengatakan, beberapa dari bagian Partai Masyumi merupakan pihak yang berseberangan dengan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra (YIM).

"Yang jelas sikap ketum biasa aja, malah juga bagus mengucapkan selamat."

"Memang rata-rata mereka itu berseberangan sama Ketum PBB Yusril," kata Ferry saat dihubungi Tribunnews, Minggu (8/11/2020).

Selain itu, Ferry menyebut beberapa tokoh yang mendirikan kembali Partai Masyumi adalah pihak yang tidak diakomodir dalam kepengurusan PBB.

MS Kaban dan Ahmad Yani yang santer akan merapat ke Partai Masyumi disebutnya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PBB.

Baca selengkapnya di sini>>>

Baca juga: Partai Masyumi Reborn Dinilai Perlu Tokoh Besar untuk Menjadi Magnet Pemilih

Baca juga: Amien Rais: Kalau Partai Ummat Nanti Lebih Besar dari Masyumi, Please Join Us

3. Renstra Ketiga Era Digitalisasi Alutsista

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P. terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret (MWA UNS)  Periode 2020-2023 dalam Rapat yang dibuka Ketua Senat Akademik (SA) UNS Prof. Adi Sulistiyono S.H. dan kemudian dipimpin Prof. Dr. Weidy Murtini MPD dan Muhammad Zainal Arifin  tersebut  secara musyawarah mufakat di Rektorat UNS, Surakata, Jawa Tengah, Senin (2/11/2020).  Selain Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P.  terpilih jadi Ketua, rapat juga memilih Prof. Dr. Tri Atmojo Kusmayadi MSc, PhD dan Prof. Hasan Fauzi MBA., PhD, CA, CSRA, masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris.
Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto S.I.P. terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret (MWA UNS) Periode 2020-2023 dalam Rapat yang dibuka Ketua Senat Akademik (SA) UNS Prof. Adi Sulistiyono S.H. dan kemudian dipimpin Prof. Dr. Weidy Murtini MPD dan Muhammad Zainal Arifin tersebut secara musyawarah mufakat di Rektorat UNS, Surakata, Jawa Tengah, Senin (2/11/2020).

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan tahap ketiga Rencana Strategis (Renstra) TNI saat ini tengah berupaya untuk mengubah seluruh sistem yang ada di semua alat utama sistem persenjataan (alutista) ke arah digitalisasi. 

Hadi mengatakan, hal tersebut merupakan upaya TNI dalam menjawab kemajuan teknologi di mana saat ini revolusi industri 4.0 telah mengubah peralatan hingga konsep peperangan yang ada. 

Tidak hanya itu, Hadi mengatakan, saat ini TNI tengah meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya agar bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi tersebut. 

Hal tersebut disampaikan Hadi dalam tayangan Podcast Puspen TNI Episode 16 Edisi Khusus bertajuk 30 Menit Bersama Panglima TNI yang tayang perdana pada Minggu (8/11/2020).

"Saat ini kita juga terus dalam renstra ketiga ini mengubah seluruh sistem yang ada di alutsista semuanya menggunakan digital, kita sebut dengan era digitalisasi dari alutsista yang tadinya menggunakan analog kita ubah dengan menggunakan digital," kata Hadi.

Namun, demikian upaya tersebut bukan berarti tanpa konsekuensi. 

Baca selengkapnya di sini>>>

Baca juga: Kronologis Pengeroyokan Anggota TNI di Sumedang, Awalnya Tak Sengaja Menyerempet Pengendara Motor

Baca juga: Panglima TNI Jelaskan Manfaat Sistem Network Centric Warfare bagi Para Komandan 

4. Harapan Dubes RI di Saudi pada Kepulangan Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab.
Habib Rizieq Shihab. (Tribunnews.com)

Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, memberikan pesan kepada Imam Besar Rizieq Shihab (RS) yang rencananya pulang ke tanah Air pada Selasa (10/11/2020) mendatang.

Saat dikonfirmasi, dirinya mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah sama sekali menghalangi kepulangan Ketua FPI itu.

"Saya ucapkan sugeng kundur, selamat kembali ke tanah air Indonesia untuk resilaturahmi merajut kembali tali silaturahmi dan bukan untuk revolusi atau tsaura."

"Selamat berkumpul kembali dengan para santri, karena kumpul dengan para santri adalah kebahagiaan yang luar biasa," kata dia melalui pesan teks WhatsApp.

"Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalangi kepulangan MRS. Kan empat tiket Saudia juga sudah ada," sambung Dubes Agus.

Dosen UIN Yogyakarta ini membantah bahwa pemerintah Indonesia sengaja tidak memberikan bantuan kepada Rizieq Shihab atas permasalahan kepulangannya.

Baca selengkapnya di sini>>>

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved