Bertemu Sandiaga Uno, Sekjen PPP Arsul Bilangnya Tidak Ada Agenda Khusus, Begini Reaksi Gerindra
Arsul membantah pertemuannya itu terkait diusulkannya Sandiaga Uno maju menjadi calon ketua umum PPP.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Johnson Simanjuntak
Apalagi, ditambah dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), mau tidak mau memaksa PPP harus mencari figur ketua umum yang kuat.
"Nama yang bermunculan sepertinya masih dinilai kurang untuk menderek elektabilitas PPP ke depan. Apalagi ada wacana menaikkan ambang batas parlemen 7 persen makin membuat PPP meras otak cari nahkoda baru," ucap Adi.
Lebih lanjut, Adi menilai sosok Sandiaga Uno memiliki segalanya untuk menjadi ketua umum PPP.
Ia menyebut Sandiaga adalah sosok muda, populer, pengusaha, warna keIslamannya kuat, dan diterima semua kolam politik.
"Ini yang sepertinya jadi pertimbangan PPP soal Sandi," ucapnya.
Sementara Suharso, Adi menilainya sosok ideal dari kader internal PPP selain Arsul Sani.
Namun, Adi melihat Suharso lebih identik sebagai menteri ketimbang Plt ketua umum PPP.
"Semua sangat tergantung PPP. Apakah ketum akan mengimpor sosok eksternal atau tidak. Karena kader internalnya juga ada. Seperti Suharso dan Arsul yang namanya paling menonjol maju," ujar Adi.
"Kalau bicara kader internal PPP, Suharso sangat ideal. Cuma problemnya, Suharso selama ini lebih identik sebagai pembantu presiden ketimbang jadi plt ketum PPP," pungkas Adi.
Tidak serius
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi angkat bicara mengenai isu Sandiaga Uno yang masuk dalam bursa calon ketua umum partainya.
Diketahui, PPP akan menggelar Muktamar pada pertengahan Desember mendatang untuk menentukan ketua umum definitif. Saat ini, posisi tersebut dijabat oleh Suharso Monoarfa dengan jabatan Plt Ketua Umum PPP.
Baidowi menganggap isu pencalonan Sandiaga sebagai ketua umum PPP yang mengemuka tidaklah cukup serius.

"Isu pencalonan Sandiaga hanya terlontar dalam obrolan informal yang itu tidak cukup serius. Kenapa kami sebut tidak cukup serius? Karena tidak dibarengi langkah-langkah politik konkrit," ujar Baidowi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (26/10/2020).
Langkah politik konkrit yang dimaksud Baidowi adalah jika ingin menjadi ketua umum PPP maka harus berada satu periode di DPP ataupun DPW partai tersebut.