Senin, 6 Oktober 2025

Percepat Hilirisasi, Jokowi Minta Kepastian Wilayah Mana Saja yang Miliki Cadangan Batubara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya turut memastikan daerah mana saja yang memiliki cadangan sumber batubara.

Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas terkait Percepatan Penyerapan Garam Rakyat melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/10/2020) (capture video) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya turut memastikan daerah mana saja yang memiliki cadangan sumber batubara.

Menurut Presiden, hal itu untuk menjamin pasokan batubara dalam mendukung program optimalisasi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2020).

"Pastikan wilayah yang memiliki cadangan sumber batubara yang cukup untuk menjamin pasokan batubara dalam hilirisasi ini," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Roadmap Optimalisasi Batubara Dipercepat, Terapkan Teknologi Ramah Lingkungan

Jokowi menambahkan, ada beberapa prioritas yang bisa dikerjakan seperti program gasifikasi batubara atau dimethyl ether atau DME yang dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti elpiji (liquefied petroleum gas).

"Kita tahu elpiji kita ini masih impor sehingga (gasifikasi) bisa mengurangi impor elpiji kita," tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Mendorong Pengembangan Industri Turunan Batubara

Kepala Negara pun minta segera dibuatkan roadmap terkait optimalisasi pengembangan industri batubara di dalam negeri.

Pasalnya, pengembangan ini akan menekankan kualitas serta mutu dan tentunya bersinggungan langsung dengan dampak lingkungan.

"Saya minta roadmap optimalisasi batubara dalam negeri betul-betul dipercepat dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, tentukan strategi, tentukan produk hilir yang ingin kita kembangkan," ucap Jokowi.

Tambang batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, longsor.
Tambang batubara ilegal di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, longsor. (Sriwijaya Post)

Menurut Presiden, langkah-langkah itu menjadi acuan dalam menentukan arah kerja ke depannya.

Terlebih, akan berkaitan dengan berapa banyak yang akan diubah menjadi gas, berapa banyak yang akan diubah menjadi petrokimia dan kawasan yang akan dikembangkan menjadi hilirisasi industri batubara.

"Sehingga jelas arah kita ini seperti apa," jelasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved