Ingatkan Para Menteri Hati-hati Sampaikan Vaksin Covid-19, Presiden: Jangan Sampai Dihantam oleh Isu

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah kebijakan mengenai vaksin virus corona atau Covid-19.

Presiden mengingatkan, agar para menterinya berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan pengadaan vaksin Covid-19 ke masyarakat.

Jokowi juga mengatakan, harga vaksin Covid-19 tidak harus disampaikan ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Saya harapkan, betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram."

"Yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, dan nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Vaksin Sinovac untuk Penggunaan Darurat di Kota China Ditawarkan Seharga Rp 882 Ribu

"Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," lanjut dia.

Selain itu, Jokowi meminta para menterinya mengelola komunikasi publik tentang vaksin Covid-19 secara baik.

Sehingga, tidak ada penolakan dari masyarakat saat proses vaksinasi.

Mantan Walikota Solo ini juga menyinggung Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang menurutnya tak disampaikan secara menyeluruh ke publik.

Buntutnya, muncul penolakan besar-besaran terhadap UU tersebut di masyarakat.

Baca juga: Survei KedaiKopi: Publik Yakin Vaksin Merah Putih Bisa Atasi Covid-19

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat."

"Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja."

"Hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri? Dijelasin betul. Harus detail ini," kata Jokowi.

Terlebih, masyarakat di Indonesia tengah berada di masa sulit akibat pandemi.

"Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi."

"Karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit," kata Jokowi.

Baca juga: 6,6 Juta Vaksin Covid-19 dari China Disebut Tak Bisa Langsung Digunakan di Indonesia, Ini Alasannya

Dalam pelaksanaannya, Jokowi menugaskan dua menterinya, yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu.

Sementara, Erick akan mengurusi vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar.

"Menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan."

"Untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN," kata Jokowi, masih dikutip dari Kompas.com.

Pemerintah sebelumnya sudah memetakan ada 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapat vaksinasi sepanjang tahun 2021.

Dari jumlah itu, ada sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.

Baca juga: Mikrobiologi UI Sebut Belum Ada Kandidat Vaksin Covid-19 Yang Menyelesaikan Uji Klinis Fase Ketiga

Jokowi menilai, pelaksanaan vaksinasi antara yang gratis dan berbayar ini memang harus dipisah sejak awal.

Dengan begitu, pembagian tugasnya juga menjadi jelas.

"Kalau enggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," kata dia.

Adapun saat ini pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen.

Yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.

Harga vaksin Covid-19 tidak memberatkan

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir memastikan harga vaksin Covid-19 dari Sinovac di Indonesia tidak akan memberatkan.

Dia memperkirakan harga vaksin berada dikisaran Rp 200.000 per dosisnya.

Hal ini diungkapkan Honesti untuk menanggapi pemberitaan yang menyatakan Sinovac sudah menandatangani kontrak pengadaan vaksin dengan Brazil yang akan menjualnya dengan harga 1,96 dollar AS per dosis.

"Informasi harga vaksin Covid-19 di Brazil, telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac."

"Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma yang memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak 90 juta dollar AS dengan pemerintah Brazil tidak tepat."

"Dan mengenai harga 1,96 dollar AS per dosis pun tidak tepat,” ujar Honesti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2020).

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ihsanuddin/Rakhmat Nur Hakim)