Wacana Penggantian Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Kembali Mengemuka, Emil: Perlu Ada Kesepakatan
Penggunaan nama Sunda adalah sebuah langkah nasionalisme. Sunda bukan sebatas suku, tetapi nama geografis.
lihat foto
Namun, katanya, pendapat dari warga berbudaya Betawi dan Cirebonan pun harus ditampung.
"Jadi menyepakati dulu, kata Sunda itu harus dipahami disepakati oleh sekian persen orang Jawa Barat di Cirebonan, sekian persen orang Jawa Barat di daerah Betawian. Kalau tidak ada kesepakatan, hidup ini tidak akan maslahat," katanya.
Emil mengatakan pihaknya mempersilakan jika terdapat kajian-kajian mengenai nama provinsi Sunda tersebut.
Namun, hal ini harus ditindaklanjuti dengan pengumpulan pendapat juga dari masyarakat yang merasa bukan etnis Sunda.
"Sebuah wacana silakan, tapi masih panjang perjalanannya, karena harus dipahami, disetujui dulu, oleh pihak-pihak yang mungkin merasa berbeda kalau itu dihadirkan," katanya.
Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat dalam Kongres Sunda 2020 di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).
Sebelumnya, wacana ini mengemuka berkali-kali dalam berbagai diskusi dan kajian.
Baca juga: Polda Jabar akan Panggil Pengurus KAMI Jabar, Terkait Pengeroyokan Anggota Polisi
Wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda.
Selama hasil kajiannya menyatakan bahwa penggantian nama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat.
Fadel meminta Kongres Sunda atau panitia yang memperjuangkan penggantian nama provinsi ini untuk menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat, Ibukota Indonesia, atau luar negeri, untuk mendapat dukungan dan arahan.
"Dekati Presiden. Cari tokoh. Minta waktu. Insyaallah bisa," kata Fadel dalam Kongres Sunda tersebut.
Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua.
Begitupun dengan pembentukan Provinsi Gorontalo, yang namanya berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.
"Saya kasih contoh Provinsi Gorontalo, di antara provinsi bernama Sulawesi. Mereka buat kongres dan dialog. Kami dari MPR, di sini menyerap aspirasi masyarakat, nanti kami sampaikan ke Presiden," katanya.
Anggota DPD RI, Eni Sumarni, mengatakan memang kini nama Sunda sudah nyaris tidak ada di peta, selain Selat Sunda.
