Soal Dalang Demo UU Cipta Kerja, Politikus PDIP: SBY Tidak Perlu Terpancing dan Merasa Jadi Tertuduh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan sebaiknya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu merasa jadi tertuduh terkait adanya dalang dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Pak SBY sebagai mantan Presiden, tokoh nasional, purnawirawan senior, seharusnya tidak perlu terpancing, tidak harus merasa sebagai tertuduh," ujar Andreas kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

"Karena tidak ada yang menuduh SBY sebagai dalang. Sampai saat ini tidak ada indikasi ke sana," sambung Andreas.

Baca juga: SBY Dituding Dalang Demo UU Ciptaker, Mahfud MD Heran Diminta Klarifikasi : Kapan Kami Bilang Begitu

Menurut Andreas, sikap SBY seharusnya ikut serta menenangkan masyarakat, agar bangsa ini tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan di tengah pandemi yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Kami berharap Pak SBY menjadi simpul pemersatu bangsa," ucap Anggota Komisi X DPR itu.

Sebelumnya, SBY meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk mengungkapkannya secara jelas ke masyarakat.

"Lebih bagus, kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan. Lebih baik disebutkan," ujar SBY dalam akun Youtube resminya, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Baca juga: SBY Tak Yakin Dirinya yang Dituduh Sebagai Aktor di Balik Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat dan akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.

"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Baca juga: SBY Sebut Satu Orang di Lingkaran Jokowi yang Selalu Memfitnah Dirinya, Siapa Dia?

SBY pun menyakini, penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemarimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja bukan ditujukan untuknya.

"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak," ucap SBY.

AHY Mengaku Diserang Akun 'Bodong'

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.

Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja.

Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.

Baca juga: SBY Ungkap Alasan Partai Demokrat Menolak Disahkan UU Cipta Kerja: Ada Masalah di Sana Sini

"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).

AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks.

AHY juga mengungkapkan, ada akun palsu atau 'bodong' yang menyerang dirinya dan Partai Demokrat.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," kata AHY.

Baca juga: Beda Pandangan Soal UU Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean Mundur Dari Demokrat

AHY mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.

"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.

Lebih lanjut, AHY mengimbau semua pihak agar menghargai perbedaan pendapat.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Antar Sendiri Surat Pengunduran Diri dan KTA ke Kantor DPP Partai Demokrat

"Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan

@PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP," ujar AHY.