Anwar Abbas Sebut Isu Calon Kepala Daerah Dibiaya Cukong Sebagai Kabar Duka

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cendikiawan muslim Anwar Abbas angkat suara terkait isu calon kepala daerah didanai cukong atau pengusaha.

Menurutnya hal tersebut sebagai kabar duka.

Kata dia, bila calon kepala daerah yang dibiayai cukong terpilih, tentu kebijakannya tidak akan lagi berpihak terhadap masyarakat.

"Sebab mereka yang akan terpilih jadi kepala daerah itu hanya raganya sementara kebijakan-kebijakan yang akan dibuatnya tentu akan lebih menguntungkan orang yang telah mencukonginya, sehingga masyarakat luas hanya akan gigit jari dibuatnya," kata Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (12/9/2020).

Baca: Ketua MPR Minta Pemerintah Tidak Paksakan Pelaksanaan Pilkada Jika Kasus Covid-19 Terus Meningkat

Para pengusaha tersebut, dikatakan Anwar Abbsa, melihat sesuatu berdasarkan untung rugi.

Uang baru akan keluar jika hitung-hitungan telah selesai.

"Mengapa kita harus sedemikian khawatirnya? Karena sahabat nabi sudah mengingatkan dan menasihati kita, kalau engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya, dan jika engkau meminta-minta kepada orang yang engkau kehendaknya, maka engkau akan menjadi tawanannya," katanya.

Ketua PP Muhammadiyah tersebut membayangkan bagaimana sebagian besar calon kepala daerah yang akan terpilih kemungkinan besar tak akan berpihak kepada rakyatnya.

Baca: Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Dikendalikan Para Cukong

"Kalau ada itu hanya slogan saja untuk meninabobokan elemen masyarakat yang mengkritiknya, karena mereka sudah jelas akan terikat tangan dan kakinya, sementara mulut mereka sudah pula disumpal dengan kasusnya dan kalau mereka melawan, tinggal dibuka dan disebar aib-aibnya," kata Anwar.

Maka itu, Anwar tak menampik jika rakyat berpikir pragmatis.

Terpenting mereka dapat uang walau jumlahnya sedikit, setelah itu mereka akan memberikan suara.

"Naif memang fakta dan datanya.Tapi begitulah sekarang negeri ini nasibnya. Dan para politisi terutama oligarkinya tidak mau mengubahnya karena akan mengurangi dan bahkan bisa-bisa membuat hilang pengaruh dan kekuasaannya," katanya.

Baca: Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan, Tahapan Pilkada Selanjutnya agar Diakses Lewat Telekonferensi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai cukong.

Mahfud menyebut rata-rata setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut.

"Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9/2020).