MPR RI Bahas Otsus hingga Pemekaran Wilayah Papua Bersama Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Pertemuan tersebut membahas soal Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2021 hingga pemekaran wilayah di Papua.

Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, serta perwakilan dari institusi TNI dan Polri.

Rapat tersebut digelar secara tertutup di Ruang Pimpinan MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

"Pertama adalah kelanjutan dari pada Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dana otsus, dan tata kelola yang harus lebih baik ke depan, dan sasaran yang harus lebih jelas dan lebih menyejahterakan masyarakat Papua," kata Bamsoet usai pertemuan.

Baca: Otsus Jadi Jembatan Meniti Perdamaian dan Membangun Kesejahteraan di Tanah Papua

Isu tentang pemekaran wilayah di Papua turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Dikatakan Bamsoet, pemekaran wilayah merupakan upaya mensejahterakan rakyat Papua.

"Isu soal pemekaran wilayah yang telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi 5 wilayah nanti. Ini tujuannya adalah untuk lebuh fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan Indonesia bukan Indonesia tanpa Papua," ucap Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, ada pembahasan soal instruksi presiden (inpres) bagi pembangunan di Papua.

Menurut Bamsoet, hal ini sedang disiapkan pemerintah.

"Berdasarkan informasi dari Pak Menkopolhukam, inpres itu penting untuk pembangunan yang lebih terintegrasi. Tidak sendiri-sendiri seperti sekarang, Kementerian A membangun ini, Kementerian B membangun ini. Tapi nanti terintegrasi sehingga pembangunan lebih jelas dan tampak nyata serta pembangunannya dapat dirasakan oleh masyarakat Papua," pungkas Bamsoet.