Virus Corona
Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jangan PHP Soal Obat dan Vaksin Covid-19
Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tidak beri harapan palsu (PHP) terkait klaim produksi obat dan vaksin Covid-19 di dalam negeri.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tidak beri harapan palsu (PHP) terkait klaim produksi obat dan vaksin Covid-19 di dalam negeri.
Ucapan Mufida merujuk klaim obat Covid-19, serta pernyataan Presiden Joko Widodo yang janji akan memproduksi 30 juta vaksin hingga akhir tahun 2020 dan 290 juta vaksin hingga 2021.
"Klaim obat Covid-19, produksi vaksin hingga 30 juta sampai akhir tahun 2020 dan membuka peluang ekspor vaksin tahun depan, setelah sebelumnya kalung anti corona ini harus hati-hati dikeluarkan oleh organ resmi pemerintah," ujar Mufida, dalam keterangannya, Kamis (27/8/2020).
Mufida menegaskan setiap komponen pemerintah adalah sumber utama dan resmi yang bakal diikuti masyarakat terkait penanggulangan Covid-19.
Baca: Pegawai dan Warga yang Kontak Erat dengan ASN Positif Covid-19 di Sukmajaya Segera Swab Test
Karenanya, dia mengimbau pemerintah tidak membuat bingung rakyat dan memberikan janji yang belum jelas tentang obat dan vaksin Covid-19.
"Rakyat sudah banyak dikorbankan selama ini, jangan merugikan rakyat. Bicara obat dan vaksin sama dengan bicara kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat," kata dia.
Mufida mengkhawatirkan klaim-klaim dari berbagai sumber resmi pemerintahan akan berdampak pada dua hal.
Baca: Dalam 2 Pekan, 300 Pekerja di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi Positif Covid-19
Pertama, masyarakat terlanjur memiliki kepercayaan tinggi dan abai terhadap kaidah ilmiah.
Kedua, muncul sikap skeptis sebab klaim dari pemerintah tidak terbukti.
Meski demikian, politikus PKS itu mendukung setiap upaya penelitian untuk produksi vaksin termasuk obat untuk mengobati penderita Covid-19.
Hanya saja, Mufida menekankan produksi vaksin dan obat harus benar-benar teruji secara klinis dan ilmiah.
Baca: 1.363 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, 117 Meninggal Dunia
Jangan sampai disebutkan ke publik sebagai obat dan vaksin yang pasti bisa mengatasi persoalan Covid-19 tapi tidak teruji.
"Kita dukung setiap tahap pengujian obat dan vaksin. Yang perlu disampaikan adalah translaransi dan akuntabilitas dalam setiap fase. Sampaikan setiap tahapan sudah berjalan sejauh mana dari sisi penelitian. Ini sekaligus mendidik masyarakat agar mendapatkan informasi yang jelas dan terukur, tidak bombastis hanya demi sesuatu yang tidak subtantif dalam perang melawan Covid-19," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mufida mengingatkan sudah banyak kegaduhan-kegaduhan terkait penanganan Covid-19 muncul justru dari pemerintah.
Menurutnya sejauh ini yang berkuasa atas data-data resmi terkait penanganan Covid-19 adalah pemerintah.
Sehingga publik mau tidak mau selalu menantikan informasi terbaru terkait penanganan Covid-19 dari pemerintah.
"Jadi jangan salah gunakan kepercayaan itu dengan memberikan informasi yang bersifat hiperbola. Sampaikan saja sesuai fakta dan sejauh mana," kata dia.
"Jika ada kemajuan sampaikan apa saja kemajuannya. Jika masih jalan di tempat sampaikan apa adanya. Dengan kejujuran tersebut, saya yakin rakyat justru akan berada di belakang pemerintah untuk mendukung, bukan sebaliknya," tandasnya.
