PKS: Pemerintah Bermimpi Jika Harapkan 'Recovery Ekonomi' tapi Abaikan Sektor Kesehatan
Anggota MPR RI ini juga ikut mempertanyakan fokus pemerintah karena menilai kesehatan bukan lagi jadi satu - satunya fokus utama mereka.
lihat foto
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengira pemerintah pusat sedang mimpi di siang bolong jika berharap terjadi pemulihan ekonomi tapi abai dengan masalah mendasar yang mestinya dituntaskan.
Menurut Mardani masalah utama pandemi Covid-19 adalah sektor kesehatan. Tapi kata dia, justru beberapa sikap yang ditampilkan pemerintah masih menaruh fokus kepada persoalan ekonomi, termasuk omnibus law.
Baca: PKS Luncurkan Gerakan Nasional Berbagi Kuota Internet untuk Pelajar dan Mahasiswa
Hal ini disampaikan Mardani dalam diskusi Indonesia Leaders Talk Covid-19 Kesehatan vs Ekonomi, di kanal Youtube Mardani Ali Sera, Senin (24/8/2020) malam.
"Padahal akar masalahnya kesehatan. Tanpa menyelesaikan Covid-19 secara tuntas, seluruh elemen terlibat, menurut saya mimpi di siang bolong kita bisa recovery di bidang ekonomi," ungkap Mardani.
Anggota MPR RI ini juga ikut mempertanyakan fokus pemerintah karena menilai kesehatan bukan lagi jadi satu - satunya fokus utama mereka.
Baca: Presiden Jokowi Sebut Tak Ada Cara Lain untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Selain Investasi
"Di poin ini, dengan ngototnya omnibus law, pilkada, saya melihat fokus pemerintah pusat perlu dipertanyakan. Mestinya kesehatan. Sekarang udah ekonomi, dalam beberapa hal sudah ekonomi duluan," katanya.
Atas dasar itu, politikus PKS ini memberikan beberapa catatan kepada pemerintah pusat untuk benar - benar fokus mengatasi permasalahan pandemi, menggunakan pendekatan berbasis penelitian yang mencerminkan keadaan nyata di lapangan.
Peningkatan jumlah kuota pemeriksaan harian juga dianggap masih perlu ditingkatkan. Sebab Indonesia kata dia sulit menembus pemeriksaan PCR hingga 30 ribu orang per hari.
Permasalahan transparansi anggaran penanganan Covid-19 juga jadi hal yang ia soroti.
Ia membandingkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan DKI Jakarta. Kata Mardani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan 60 persen anggaran untuk penanganan Covid-19.
Alokasi anggaran ini berbanding lurus dengan meningkatnya tracing, dan jumlah pemeriksaan (testing) harian yang bisa dilakukan DKI Jakarta.
"Karena itu catatannya pemerintah pusat betul - betul fokus menggunakan scientific based evidance approach. Yang kedua, anggaran transparan," pungkas dia.
