Rentetan Strategi & Kebijakan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar dan Menko Perekonomian
Rentetan Strategi Airlangga Hartarto Sebagai Ketum Partai Golkar di Pilkada Serentak 2020 & Kebijakannya sebagai Menko Perekonomian
lihat foto
Berikut kebijakan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian yang Tribunnews.com wartakan sebelumnya:
Kartu Prakerja
Diketahui, pemerintah menerbitkan Kartu Prakerja sebagai salah satu insentif untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan upaya serius yang komprehensif dari semua aspek.
“Mengingat penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional kita,” kata Airlangga dalam pernyataan tertulis, Selasa (1/4/2020) dilansir Kompas.com.
Total anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun.
Total jumlah penerima program pada 2020 maksimal sebanyak 5.605.634 orang.
Adapun peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang.
“Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa pandemik Covid-19 adalah yang berbasis daring atau online,” ujar Airlangga.
Baca: Menko Airlangga Hartarto Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2020 Minus 0,49 Persen
BLT Petani
Pada April 2020 lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan memberi insentif kepada petani agar tetap bisa menggenjot produksi pangan di tengah pandemi virus corona Covid-19.
Dikutip dari Kompas.com, Airlangga Hartarto menyebut, total insentif yang diberikan pemerintah senilai Rp 600 ribu per bulan.
"Pemerintah memberikan BLT sebesar Rp 600 ribu. Dimana Rp 300 ribu merupakan bantuan tunai dan 300 ribu itu (untuk) sarana prasarana produksi pertanian," kata Airlangga usai rapat kabinet terbatas bersama Presiden Jokowi, 28 April 2020.
Sementara itu, bantuan Rp 300 ribu unuk sarana dan prasarana pertanian terdiri dari alat-alat untuk membantu produksi petani seperti bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.
Menurut Airlangga, terdapat 2,44 juta petani yang masuk kategori miskin yang perlu diberikan insentif oleh pemerintah.
