Minggu, 5 Oktober 2025

Virus Corona

Survei Indikator Politik Indonesia: Pemerintah Belum Mampu Kendalikan Covid-19

56,9 persen menilai rapid test kurang atau tidak efektif sama sekali sebagai alat identifikasi awal untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

Editor: Dewi Agustina
CNN
Ilustrasi Coronavirus. Setelah 7 karyawan sebuah pusat grosir di Sleman Yogyakarta positif covid-19, pengunjung lakukan tes rapid massal. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei pemuka opini terkait efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19.

Salah satu pernyataan yang disampaikan ke elite yaitu, apakah penyebaran virus Corona di Indonesia hingga sejauh ini sangat terkendali, cukup terkendali, kurang terkendali atau tidak terkendali sama sekali?

Hasilnya, 35,5 persen menyebut cukup terkendali, sebanyak 54,9 persen menilai kurang terkendali, dan 9,5 persen memilih tidak terkendali sama sekali.

"Mayoritas narasumber menilai penyebaran virus corona di Indonesia hingga sejauh ini masih belum terkendali, 64,4 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam penyampaian hasil survei secara virtual, Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Selain itu, Burhanuddin menyebut di mata responden, cara-cara pengendalian yang selama ini diterapkan tidak semuanya efektif.

Baca: Anies Baswedan Dinilai Paling Peka terhadap Krisis Akibat Dampak Covid-19

Di mana, 56,9 persen menilai rapid test kurang atau tidak efektif sama sekali sebagai alat identifikasi awal untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

"Namun, 87,5 persen beranggapan penerapan protokol kesehatan (mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker ketika di luar rumah) efektif," paparnya.

Sementara terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, mayoritas responden berpandangan PSBB cukup atau sangat efektif mencegah penyebaran virus Corona.

Oleh karena itu, sebanyak 60,9 persen menganggap pelonggaran PSBB tidak layak untuk diterapkan.

"55,2 persen menilai PSBB efektif, 44,1 persen menilai tidak efektif. Kemudian mayoritas menilai PSBB tidak layak dilonggarkan, dan hanya sekitar 37,8 persen menilai layak dilonggarkan," katanya.

ilustrasi virus corona
ilustrasi virus corona (Freepik)

Survei ini dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020, di mana respondennya pemuka opini nasional dan daerah (provinsi), sebanyak 304 orang dari 20 Kota di Indonesia.

Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Di antara mereka adalah akademisi yang menjadi rujukan media, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial dan politik, tokoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi.

Karena jumlah responden survei ini cukup banyak, dan terdiri dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya.

Baca: Update Corona Sumbar Bertambah 44 Kasus, Per 20 Agustus 2020 Padang dan Pariaman Terbanyak

Rapid Test Tak Efektif

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved