Jokowi Kembali Sentil Kinerja Menteri, Ini Kata Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera mengatakan sikap marah yang tak membawa perubahan seharusnya menjadi evaluasi tersendiri bagi Presiden Jokowi.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil kinerja menteri-menterinya.
Hal itu dikarenakan penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga dinilai masih sangat minim yakni baru 20 persen yang terealisasi.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan sikap marah yang tak membawa perubahan seharusnya menjadi evaluasi tersendiri bagi Presiden Jokowi.
"Sikap marah yang tidak membawa perubahan mestinya menjadi evaluasi bagi Presiden," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/8/2020).
Baca: Mardani: PKS Berusaha Sekuat Tenaga Hadirkan Lawan Putera Jokowi di Pilkada Solo
Baca: Pemerintah Targetkan Subsidi Gaji Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Cair Mulai September
Menurutnya Presiden Jokowi perlu menyadari bahwa waktu terus berjalan, dimana bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpuruk. Namun juga nyawa manusia terkena dampaknya.
Dengan tak kunjung mengambil sikap seperti me-reshuffle para jajarannya, Mardani melihat publik dapat melabeli mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai omdo (omong doang, - red).
"Publik dapat menangkap presiden hanya omdo, omong doang. Presiden tidak berani. Dan itu pesan yang buruk dari pemimpin pada rakyat di saat krisis yang multi ini," kata Mardani.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang dinilai masih sangat minim.
Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang terealisasi.
Hal tersebut Jokowi ungkapkan saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Ratas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (3/8/2020).
"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden mengatakan penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.
Di luar hal kedua itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.
Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen Kementerian dan Lembaga yang belum memiliki DIPA atau Daftar Isian Pelaksana Anggaran.
