Berbagai Kalangan Dukung Pilkada Serentak 2020 Jadi Gerakan Melawan COVID-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat mengusung tema Pilkada (pemilihan kepala daerah) sebagai Gerakan Perlawanan Covid-19.

Tema tersebut diyakini mendorong peserta pemilihan kepala daerah beradu strategi dan bertindak menekan penyebaran virus corona.

“Ini momentum emas dalam rangka menurunkan penyebaran COVID-19,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai bertemu dengan komisioner KPU di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2020).

Sejumlah kalangan mendukung dan mengapresiasi wacana Mendagri yang juga disepakati KPU tersebut. Perkumpulan dai dan mubalig Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) mengungkapkan apresiasinya pada ide dan wacana Mendagri.

Baca: Pilkada 2020 Diprediksi Penuh Kejutan di Akhir

“Ide menarik dan kongkret Mendagri Tito Karnavian menjadikan Pilkada Serentak 2020 menjadi gerakan melawan COVID seolah menjadi oase di padang tandus. Patut didukung bersama karena akan memacu daerah-daerah all out?untuk menekan penyebaran COVID-19. Pengendalian penyebaran pandemi akan sulit ditangani oleh pemerintah saja karena sebagian urusan pemerintahan ada pada pemerintah daerah yang otonom,” ungkap Irfaan Sanoesi, Koordinator Nasional JIK, Irfaan Sanoesi, dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2020).

“Ini bentuk nyata dari upaya mengubah ancaman jadi peluang," lanjutnya.

Menurut Irfaan, ide tersebut mesti dimaknai lebih dalam bagi para kontestan yang akan bertarung di kontestasi Pilkada.

Baca: Tak Mau Ambil Risiko dengan Penyebaran Covid, Hong Kong Pilih Tunda Pemilu Setahun

Pasalnya tahun ini menjadi ajang Pilkada “spesial” karena pertarungan gagasan berbuat tidak sekadar retorika, terutama untuk menangani COVID-19 dan danpak sosial ekonomi di daerah masing-masing yang menjadi persoalan nyata masyarakat.

“Para kontestan mesti pandai memetakan problematika di daerah dengan permasalahan yang terjadi saat ini, mengintegrasikan persoalan ekonomi dengan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pendemi. Dengan begitu, mereka akan memacu kreativitas merebut suara publik,” jelas Irfaan.

JIK menilai penyelenggaraan Pilkada Serentak ini bisa menjadi momentum emas menekan angka penyebaran virus korona seperti yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian.

Baca: Pasien Positif Covid-19 yang Baru Saja Melahirkan Kabur dari RS & Tinggalkan Bayinya, Diduga Depresi

“Dari sisi penyelenggara Pilkada saja yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang, jika sejak awal tahapan persiapan sampai pelaksanaan kelak menjadi agen penyuluh Gerakan Lawan COVID-19, maka kita miliki pasukan besar yang dapat mengarahkan dan memberi contoh masyarakat akan bahaya COVID-19," terang Irfaan.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Milenial Muslim Besatu (MMB) Khairul Anam, menurutnya, Pilkada Serentak 2020 bisa menjadi sarana edukasi politik, kesehatan dan sosial ekonomi sekaligus.

Dalam pandangan aktivis pemberdayaan masyarakat tersebut menilai bahwa Pilkada serentak menciptakan perputaran uang di masyarakat semakin lancar.

“Diasumsikan jika Pilkada Serentak se-Indonesia terdapat 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Di setiap daerah sedikitnya ada 2 kontestan. Maka seluruh Indonesia ada 540 calon kepala daerah. Dan jika mengeluarkan biaya kampanye, minimal Rp10 miliar saja, berarti akan ada dana yang beredar sebanyak Rp 5,4 triliun," katanya.

"Bayangkan jika dibelikan masker, APD (alat pelindung diri) dan alat kesehatan lain, maka akan ada puluhan juta APD yang tersebar, itu belum termasuk dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) daerah-daerah pilkada dan dukungan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang saya cermati totalnya sekitar Rp14 triliun digunakan untuk pembelian alat pilkada dan pelindung COVID-19 serta insentif lebih dari 3 juta penyelenggara. Ini program padat karya riil sehingga akan dapat menstimulasi ekonomi daerah," jelas Anam.