Mappilu-PWI Ingatkan Petahana Tak Gunakan Bantuan Covid-19 untuk Kepentingan Pilkada 2020

(4) Aspek Kualitas Pemilih : tingkat partisipasi pemilih dan antusiasme pemilih dalam pilkada. Dalam hal ini trend golput bisa jadi semakin meningkat serta keselamatan pemilih dan ketidaksetaraan akses pada informasi.

4. Munculnya ‘abuse of power’ pengelolaan bantuan sosial kemanusian (politisasi bansos) untuk penanganan covid-19 ini oleh oknum kepala daerah yang maju sebagai petahana, data menunjukkan hampir di 224 daerah petahana mencalonkan kembali, karena masih 1 periode.

Selain itu oknum para calon kepala daerah, oknum ASN, kampanye terselubung yang ujungnya akan menimbulkan Politik biaya tinggi.

Ini memerlukan aturan yang mengikat dan tentunya peran-peran Lembaga terkait seperti KPK, PPATK, KASN dan instansi di atasnya perlu turun untuk melakukan pengawasan.

5. Munculnya calon tunggal, akibat minimnya kaderisasi parpol, pragmatisme parpol bahkan akibat tingginya biaya pilkada akibat pandemic covid ini serta ketidakpastian kontestasi.

Dengan beberapa catatan tantangan tersebut, kata Ferry, maka pertimbangan utama penyelenggara Pemilu betul-betul harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan publik (termasuk penyelenggara). Tetapi dengan tetap memerhatikan aspek demokrasi, yaitu partisipasi publik yang luas, kontestasi yang sehat, inklusifitas, kesetaraan dan akuntabilitas.

Dengan demikian, perlu ada penegasan beberapa hal secara teknikalitas, misalnya bagi KPU dan Bawaslu, sejauh mana regulasi/aturan yg disiapkan, rasionalisasi dan penambahan anggaran pilkada di daerah.

Selain itu, sejauh mana SOP dan bimtek yang didukung protokol covid/protokol kesehatan? Dan yang penting adalah sosialisasi yang dilakukan sehingga sampai kepada masyarakat luas.

Termasuk menyiapkan mitigasi dan risc assestment dengan manajemen risiko yang menyeluruh dari mulai aturan main sampai teknis di lapangan.