Pilkada Solo 2020
Politikus PDIP Sebut Argumentasi Jokowi Bangun Dinasti Politik Lewat Gibran Tidak Relevan
Dengan begitu, Andreas mengatakan kepemimpinan di daerah tersebut dapat bermanfaat untuk rakyat.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) telah resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso dalam pemilihan wali kota Solo pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
Namun diusungnya Gibran --putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi)-- menuai perhatian dan banyak opini bahwa ada upaya membangun dinasti politik.
Lantas, apakah benar itu pertimbangan PDIP dalam mengusung Gibran?
"Pasti tidak! Karena kalau partai seperti PDIP mengusung calon di Pilkada tentu pertimbangannya adalah untuk memperoleh dukungan dan memenangkan pilkada, dan bagi PDIP memenangkan pilkada yang paling ideal adalah dengan kader partai yang mumpuni," ujar politikus PDIP Andreas Hugo Pareira, kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).
Baca: Jika Gibran Lawan Kotak Kosong, Pengamat Sarankan Pilkada Solo Tak Digelar: Daripada Ngabisin Duit
Dengan begitu, Andreas mengatakan kepemimpinan di daerah tersebut dapat bermanfaat untuk rakyat.
Tak hanya itu, pada akhirnya kader yang sukses memimpin daerah akan mengharumkan nama partai, meningkatkan elektoral partai dan terjadi proses kaderisasi untuk kelanjutan kepemimpinan partai, baik di daerah maupun nasional.
Oleh karenanya, dia menegaskan argumentasi Jokowi membangun dinasti politik dianggapnya tidak relevan dalam hal ini.
Baca: Gibran Maju Pilkada Solo 2020, Pengamat Sebut Bisa Jadi Buah Simalakama bagi Jokowi
"Argumentasi membangun dinasti politik dalam alam demokrasi yang terbuka sebagaimana yang berlangsung di Indonesia saat ini menjadi tidak relevan," kata dia.
Andreas beralasan karena dalam sistem pemilihan langsung, yang memutuskan seseorang terpilih atau tidak adalah rakyat.
Baca: Terpilihnya Gibran Rakabuming Jadi Calon Wali Kota Solo dari PDIP Tunjukkan Pengaruh Jokowi Menguat
Menurutnya dinasti hanya berlaku pada sistem monarki atau sistem totaliter sebagaimana yang dipraktekkan oleh Korea Utara saat ini.
"Yang memutuskan siapa Walkot Solo dalam pilkada Solo nanti adalah rakyat Solo, bukan Jokowi, bukan pula partai.
Juga bukan tipe seorang Jokowi untuk menjagokan anaknya atau keluarganya utk jabatan tertentu baik di bidang politik maupun bisnis," jelasnya.
"Hal-hal KKN semacam ini belum terdengar pada diri Jokowi.
Masih kuat dalam ingatan kita, salah satu anaknya Jokowi justru tidak lolos dalam test PNS, malah dibiarkan saja oleh Jokowi.
