Respons Politikus PKS SIkapi Langkah Pemerintah Hentikan Program Paket Pelatihan Kartu Prakerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menilai penghentian program paket pelatihan prakerja sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

"Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak," ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (3/7/2020).

Netty menyoroti catatan yang dibuat manajemen pelaksana program tersebut.

Baca: Respons Politikus Golkar Sikapi Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja

Salah satunya mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.

Menurutnya program baru dihentikan setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come dan benefitnya.

"Ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara," kata dia.

Baca: Respons Politikus Golkar Sikapi Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja

Tak hanya itu, Netty juga menyinggung lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah terlihat saat Presiden Joko Widodo memarahi jajaran menterinya yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.

Politikus PKS itu menegaskan lemahnya kemampuan memahami aspirasi rakyat dan lambatnya merespon masukan dari banyak pihak membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi rakyat.

"Kenaikan iuran BPJS yang dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat," jelasnya.

Karenanya, Netty meminta agar pemerintah memperbaiki pola komunikasi ini di masa yang akan mendatang.

"Saya berharap ada transparansi soal penghentian program pelatihan prakerja, penghentian kenaikan iuran BPJS, dan memberikan penjelasan soal heboh naiknya tarif listrik serta pungutan pajak pada transaksi online tersebut demi kebaikan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja yang ditawarkan mitra platform digital.

Ketentuan tersebut tertuang dalam surat bernomor S-148/Dir-Eks/06/2020 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, pada 30 Juni 2020.

"Manajemen Pelaksana memutuskan untuk menghentikan, seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan, yang ditawarkan oleh mitra platform digitial agar pelaksanaan program kartu pra kerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tulis dalam surat yang diterima Tribun, Kamis (2/7/2020).