Pemerintah Pacu Relokasi Investasi dari China, Jawa Barat Siap Tampung
Setidaknya, terdapat lebih dari 20 kawasan industri yang berlokasi di Jawa Barat dengan luas lahan yang tergolong besar
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatur strategi dalam memuluskan datangnya peluang investasi ke Indonesia dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas memfasilitasi calon investor.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Satgas khusus ini ditujukan untuk menarik perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi ke Indonesia.
"Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," kata Bahlil ditulis Kamis (25/6/2020).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik upaya yang dilakukan BKPM ini.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menegaskan, Jawa Barat siap menampung relokasi investasi dari China maupun berbagai investasi baru.
Baca: Polda Jabar Masih Periksa 3 PNS dan 3 Honorer yang Tertangkap Pungli e-KTP di Cirebon
Saat ini Jawa Barat menjadi salah satu jantung industri nasional. Provinsi ini dipadati oleh kawasan industri.
Setidaknya, terdapat lebih dari 20 kawasan industri yang berlokasi di Jawa Barat dengan luas lahan yang tergolong besar dibandingkan kawasan industri di daerah lain.
Bahkan, kawasan industri yang tergolong terbesar di Asia Tenggara berada di Jawa Barat, yakni kawasan industri Karawang, Bekasi, dan Cikarang.
"Industri di Jawa Barat sempat mengalami penurunan akibat Covid-19. Sektor jasa mengalami penurunan mencapai 4,8 persen, dan sektor industri manufaktur menurun 4,2 persen,” kata Ridwan.
Baca: Pusat Investasi Pemerintah Salurkan Rp 400 Miliar Lewat Pegadaian untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Partner Fiscal Research DDTC Bawono Kristiaji menyampaikan, salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri pasca pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan insentif fiskal yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri.
“Jadi, perlu evaluasi bersama untuk menentukan bentuk insentif yang lebih tepat sasaran,” tutup Bawono.
Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk insentif yang menarik dari Kementerian Keuangan dan fasilitasi realisasi investasi yang cepat dari BKPM.
