Menko PMK: 20 Juta Nama Penerima Bansos Belum Sinkron Dengan Nomor Induk Kependudukan
Muhadjir Effendy mengatakan Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Masih terdapat 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan.
"Masih ada 20 juta nama yang belum singkron dengan nomor induk kependudukan yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS," kata Muhadjir dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (17/6/2020).
Untuk diketahui pemerintah dalam memberikan bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 merujuk pada DTKS Kemensos, data non DTKS yang merupakan hasil musyawarah desa.
Baca: Terbongkar Cara Memasak Paru yang Enak Seperti Buatan Restoran, Semudah ini Ternyata
Warga yang masuk dalam DTKS mendapatkan bantuan reguler dari program keluarga harapan dan kartu sembako yang sudah dimulai sebelum adanya Pandemi.
Namun ada juga warga yang sudah masuk dalam DTKS namun tidak mendapatkan bantuan reguler.
Menurut Muhadjir perbaikan data DTKS meliputi inclusion error dan exclusion error.
Baca: Buronan FBI Russ Albert Medlin Ternyata Pernah Inapkan Anak di Bawah Umur Selama 3 Hari
Artinya warga miskin yang belum terdaftar di DTKS akan dimasukan, dan warga non miskin yang terdaftar di DTKS akan dicoret.
"Akibat perubahan status sosialnya mungkin, nanti akan kami keluarkan," katanya.
Menurut Muhadjir selain Bansos Reguler berupa PKH, kartu sembako, dan subsidi listrik, yang diberikan kepada warga yang tercatat di DTKS, juga ada Bansos Non reguler yang diberikan kepada warga di luar DTKS.
Bantuan tersebut bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT Kemendes.
"Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT desa pemerintah berikan perlindungan sosial kepada 60 persen keluarga Indonesia yang terdampak ekonomi sosial. Ini bersumber dari bansos kemensos dan BLT kemendes. Belum termasuk bansos daerah baik yang kabupaten, kota atau provinsi," katanya.
11 Kabupaten di Papua dan NTT Belum Terima BLT Dana Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak 11 kabupaten/kota di Indonesia belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
