Tito Karnavian Minta Pemda Segera Cairkan NPHD Pilkada Sebelum 15 Juni

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pilkada Serentak 2020 bakal digelar pada 9 Desember mendatang.

Rangkaian agenda jelang Pilkada Serentak akan dimulai tahapannya pada 15 Juni 2020.

Baca: Update COVID-19 Ambon: Pasien Positif 240 Orang per 8 Juni 2020, 62 Sembuh, 6 Meninggal

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kita harapakan agar sebelum tanggal 15, KPUD dan Bawaslu memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada APBD melalui addendum NPHD,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (8/6/2020).

Dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri melalui Video Conference pagi tadi, Mendagri memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

Tito berujar realisasi anggaran jika dilihat berdasarkan provinsi telah mencapai sekitar 42 persen.

“Tinggal 57 persen," katanya

Sementara itu untuk kabupaten/kota sudah terealisasi sebanyak 41,68 persen, sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi.

"Masih kurang sekitar 50 persen yang belum terealisasi," lanjutnya

Dalam rapat yang diadakan Mendagri dengan dengan 270 kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada minggu lalu, Tito berujar pihaknya sudah menyampaikan bahwa sebelum tanggal 15 Juni agar daerah-daerah segera untuk mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD.

Ia juga meminta pada kepala daerah juga mengkoordinasikannya dengan KPUD dan Bawaslu.

"Yang masih belum teralisasi direalisasikan, sambil duduk bersama dengan KPUD dan Bawaslu daerah untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kerja anggran dari KPU dan Bawaslu,” paparnya.

Melalui Ditjen Keuangan Daerah, pihaknya telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.

Tito memaparkan dari 129 daerah yang sudah melaporkan masalah keuangannya, 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk mmbiayai dari APBD-nya dan mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing,

"Kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD, ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” jelasnya.

Baca: KSAD Minta Analis dan Kepala Lab PCR Covid-19 di 68 Rumah Sakit TNI AD Segera Disiapkan

Pihaknya juga memastikan agar anggaran penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” tutup Mendagri