Inkonsistensi Pemerintah dan Tekanan Ekonomi Dinilai Jadi Faktor Masyarakat Langgar Aturan PSBB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat Firliana Purwanti menyebut ada dua faktor yang menjadi alasan banyak masyarakat melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat pandemi Covid-19.

Pertama, Firliana menyebut inkonsistensi pemerintah sebagai regulator berdampak lelahnya masyarakat melihat kebijakan yang membingungkan.

Ia mencontohkan pelonggaran yang mengizinkan moda transportasi beroperasi di tengah pandemi Corona.

Menurutnya pelonggaran tersebut membuat masyarakat bisa melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Baca: 2 Kontroversi Andre Taulany, Dianggap Ejek Marga Latuconsina, Dulu Juga Sempat Plesetkan Nama Ini

Baca: Cerita di Balik Sukses Owi/Butet Raih Emas Olimpiade: Satu Kata yang Menggugah Peforma

Baca: BMKG: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Rabu 20 Mei 2020: Waspada 26 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat

Baca: Tak Terbiasa Mudik Lebaran, Penyerang Persebaya Surabaya ini Sibuk Latihan

"Orang yang katanya dilarang mudik tapi kenyataannya kalau punya uang bisa beli tiket pesawat, boleh mudik," kata Firliana dalam diskusi virtual bertajuk 'Masa Depan Politik Agama Pasca Pandemi', Selasa (19/5/2020).

"Inkonsistensi ini yang melelahkan sehingga berujung kepada orang akhirnya 'yasudah yang melindungi kita Allah sajalah, Tuhan sajalah'," imbuhnya.

Kedua, ia menyebut tekanan ekonomi membuat masyarakat terpaksa harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ia menilai hal itu bisa dihindari sejak awal jika pemerintah cepat dan tanggap memberikan bantuan kepada masyarakat yang rentan terdampak Covid-19.

"Tekanan ekonomi ini sebetulnya bisa dihindari kalau pemerintah bisa lebih cepat menjaga daya beli masyarakat dengan segera menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program-program pro rakyat lebih cepat dari pada yang dilakukan sekarang," pungkasnya.