Iuran BPJS Kesehatan Naik
Ketika Politikus PDIP Mulai Terbuka Mengkritik Pemerintahan Jokowi soal Iuran BPJS
Ribka mengungkapkan dalam rapat yang sudah dilakukan DPR, menolak tegas kenaikan iuran tersebut.
lihat foto
"Apa yang menjadi keputusan presiden tentunya secara politik ini tidak mudah," terang Ganjar yang juga politisi PDIP ini.
"Karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," tambahnya.
Ganjar menilai, keputusan Jokowi kali ini memiliki risiko yang cukup tinggi.
Karena akan berpengaruh dalam politik dengan menggunakan cara tersebut.
Meski demikian, Jokowi mau tak mau harus mengambil langkah untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan.
Diketahui, BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit sejak beberapa waktu terakhir.
Banyak pihak yang menyayangkan dengan keputusan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Terlebih di situasi perekonomian Indonesia saat ini yang menurun akibat adanya pandemi Covid-19.
"Maka tindakan yang cukup berisiko sebenarnya dalam politik dan sangat tidak populer ini," jelas Ganjar.
"Sehingga presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa," lanjutnya.
Ganjar memang mempertimbangkan soal kebutuhan dana yang besar untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan dinilai membutuhkan suntikan dana yang besar.
Supaya para peserta BPJS Kesehatan masih bisa mendapatkan jaminan dan pelayanan yang terbaik.
Ganjar menyampaikan, BPJS harus dipaksa menjadi lebih profesional.
Harus ada yang diubah dari dalam BPJS Kesehatan untuk mengatasi permasalahan ini.
