Dikhawatirkan Belum Stabil, Politikus NasDem Usul Pelaksanaan Pilkada 9 Desember Ditinjau Ulang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 9 Desember 2020, dinilai perlu ditinjau ulang dengan petimbangan kondisi dalam negeri di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

"Saya berpendapat jadwal Pilkada yang telah disepakati DPR dan pemerintah pada 9 Desember 2020 perlu ditinjau ulang," kata Anggota Fraksi Partai NasDem Syamsul Luthfi kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (18/4/2020).

Alasan perlu ditinjau ulang, kata Syamsul, pada 9 Desember 2020 diperkirakan kondisi ekonomi maupun keamanan belum normal.

Baca: MUI Sarankan Bukber Ramadan Dialihkan ke Sedekah untuk Korban Terdampak Virus Corona

Baca: Presiden Jokowi: Penyebaran Virus Corona Dapat Dicegah dengan Disiplin Diri

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memprediksi persoalan virus corona di berbagai daerah akan rampung pada akhir 2020.

"Selain kesannya keputusan itu kurang menunjukkan keberpihakan terhadap kondisi bangsa saat ini juga karena kondisi ekonomi negara kita maupun dunia mengalami resesi imbas pandemi korona ini," ujarnya.

"Tidak bisa kita bayangkan betapa rendahnya kualitas demokrasi kalau dilaksanakan pada masa resesi ekonomi," sambung Syamsul.

Dengan kondisi ekonomi dan keamanan belum stabil, Syamsul mengkhawatirkan praktik politik uang saat pelaksanaan Pilkada akan marak terjadi.

"Karena itu tidak boleh ada hiruk-pikuk di tengah resesi ekonomi. Kita juga membutuhkan waktu untuk recovery ekonomi," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR itu pun mengusulkan Pilkada tahun ini ditunda pada tahun depan, seiring normalnya keadaan Indonesia pasca pandemi virus corona.

"Usulan jadwal yang paling realistis dan lebih siap bagi 270 daerah itu adalah ditunda satu tahun tepatnya pada September 2021, ketika ekonomi membaik, keamanan lebih kondusif dan NPHD terpenuhi," tuturnya.