Virus Corona
Kantor Staf Kepresidenan RI Pantau Isu Keamanan Selama Darurat Corona
Plt Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan isu keamanan menjadi salah satu aspek yang dipantau selama darurat Coron
lihat foto
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi terkait Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan COVID-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia di KSP, Rabu (15/4/2020).
Plt Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan isu keamanan menjadi salah satu aspek yang dipantau selama darurat Corona.
“Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan,” kata Jaleswari dalam siaran persnya, Kamis, (16/4/2020).
Rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi risiko peningkatan kriminalitas selama masa penanganan COVID-19.
Baca: Menkes Tolak Permohonan PSBB untuk Kabupaten Bolaang Mongondow dan Fakfak
Selain itu juga memastikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terjaga selama masa pandemi ini.
Pada kesempatan tersebut, Kabaintelkam Polri, diwakili oleh Direktur Keamanan Negara Brigjen Umar Effendi membenarkan adanya resiko tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
“Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level Polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan,” papar Umar.
Pada rapat yang diselenggarakan secara virtual tersebut, Umar juga menegaskan bahwa pihak Kepolisian RI akan selalu berada di garda terdepan dalam menjamin keamanan masyarakat.
“Kami menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19,” lanjut Umar.
Saat ini, seluruh jajaran Polda di 34 provinsi bersama TNI sudah membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600 ribu paket kepada masyarakat.
