Polemik Surat Staf Khusus Presiden
Istana Disebut Gagal Merekrut Staf Khusus, Kesalahan Andi Taufan Tak Bisa Dimaafkan
Iskandar menyebut sekarang semua energi dan kekuatan bangsa sedang difokuskan untuk menangani dampak dari virus corona
lihat foto
Apa yang diperbuat Andi, lanjut Romanus, telah mendistorsi gerakan presiden untuk penanganan Covid-19 yang efektif, transparan dan efisien. Dalam hal ini, Romanus menegaskan bahwa Andi Taufan harus segera diganti.
Presiden pun harus menjadikan kasus Andi sebagai momentum untuk melakukan evaluasi terhadap tim kepresidenan. Bila ingin merampingkan tim presiden yang sudah terlalu gemuk, sekarang adalah saat yang tepat. Tugas Jokowi mengakomodir kepentingan banyak partai menurut Romanus telah berlalu.
"Beban presiden mengakomodir banyak partai sudah berlalu, sekarang dia harus benar-benar berorientasi pada kerja. Kalau mau merampingkan anggaran, lakukan sekarang."
"Personalia yang berat, tim presiden yang terlalu gemuk, yang membebani presiden dan membebani anggaran negara sudah saatnya dirampingkan," katanya.
Saatnya Membubarkan
Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi menilai langkah Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mendompleng surat berkop sekretariat kabinet untuk memasarkan perusahaan pribadinya PT Amartha sangat memalukan. Selain merusak nama kelembagaan, aksi tidak terpuji ini juga mengundang sinis terhadap cara Istana menangani kasusnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menyebut Istana telah melakukan teguran keras. Namun, di mata Ari Junaedi, langkah tersebut terbilang sekedar basa-basi. Apa yang dilakukan Andi Taufan jelas sangat tercela.
Berbungkus momentum penanganan covid-19, Andi dinilai menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.
"Dengan mendompleng institusi negara sungguh tidak bisa dimaafkan hanya dengan teguran. Harusnya Presiden Jokowi memecat sekaligus membubarkan saja keberadaan staf khusus yang tidak ada gunanya. Lebih baik anggaran untuk staf khusus dialihkan ke penanganan covid-19," kata Ari dalam keterangannya, Rabu (15/4).
"Presiden terlalu banyak staf dan keberadaannya justru "merecoki" fungsi lembaga lain," tambahnya.
Sejak awal, lanjut Ari, dirinya melihat pembentukan staf khusus ini hanya menampung keberadaan kaum millenial.
"Tetapi seharusnya tidak dalam posisi staf khusus. Ini periode terakhir masa jabatan kedua dari Jokowi. Aura Istana tidak sedang dalam kampanye," ujar Ari .
Bagi peraih penghargaan Sertificate of Merit 2014 dari WCO ini, tingkah pola Staf Khusus Andi Taufan di kala mewabahnya pandemi corona sangat berimbas negatif pada keseriusan Jokowi dalam memerangi wabah Covid-19.
Langkah terbaik yang harus dilakukan Jokowi, menurut Ari, yakni memecat Andi Taufan serta membubarkan keberadaan staf khusus. Namun akan lebih elok jika Andi Taufan sendiri yang mundur.
"Klaim Amartha yang mengaku bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi juga harus diusut tuntas. Apakah pola kerjasamanya dilakukan secara benar atau menggunakan jalur potong kompas," jelasnya.
