Direktur Eksekutif INDEF Minta Karyawan Terkena PHK dan UMKM Prioritas Program Kartu Pra Kerja
Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad menjelaskan Program Kartu Prakerja harus memberikan sejumlah prioritas, Karyawan Korban PHK dan UMKM
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menjelaskan Program Kartu Prakerja harus memberikan sejumlah prioritas.
Terutama untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK disaat pandemi virus corona baru (Covid-19).
"Yang kena PHK harus menjadi prioritas," ujarnya dalam Program Sapa Indonesia Pagi, Senin (13/04/2020).
Tauhid menyarankan kepada karyawan tersebut untuk melaporkan keadaannya kepada perusahaan lamanya.
Sehingga tempat kerjanya juga bisa mengajukan usulan kepada kementerian terkait.
"Usulan juga bisa diberikan oleh pemerintah daerah atau asosiasi kerja swasta. Sehingga mereka akan mendapat prioritas karena terdampak langsung," imbuh Tauhid.
Dirinya memandang, verifikasi status PHK seorang karyawan berada di perusahaan tempat ia bekerja.
Baca: Ini Cara Daftar Kartu Pra Kerja Login prakerja.go.id, Jangan Lupa Siapkan KTP
Tauhid melanjutkan selain karyawan terkena PHK, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga perlu diprioritaskan untuk mengikuti Program Kartu Prakerja.
Namun keakuratan data status UMKM, menurut Tauhid dan proses verifikasi akan menjadi pekerjaan rumah (PR) tambahan untuk Pemerintah Indonesia.
"Agak susah pada UMKM, karena jumlahnya besar. Kalau data dari BPS sebesar hampir 26 juta UMKM dan yang kena dampak Covid-19 juga hampir seluruhnya."
"Yang susah adalah memilih UMKM yang terkena dampak dan tentu saja verifikasi di lapangan. Karena basis data UMKM sedikit berbeda dengan data dari Kementerian Sosial," turur Tauhid.
Tauhid memberikan saran kepada pemerintah untuk melibatkan pemerintah daerah untuk membantu memverifikasi keberadaan UMKM.
"Tentu pada level lokal yang bisa memverifikasi. Katakanlah kepada RT/RW maupun kelurahan menurut saya yang paling mungkin dilakukan."
"Dan tentu saja juga ada verifikasi data dari BPS. Supaya bisa kerja cepat sehingga ada base information lebih jelas," ucapnya.
Baca: Pendaftaran Kartu Prakerja Resmi Dibuka, Gelombang Pertama 164.000 Peserta
Program Kartu Prakerja Resmi Dibuka
