Virus Corona
Hadapi Covid-19, Diperlukan Kebijakan Tegas dan Keterbukaan Informasi dari Pemerintah
"Dalam sisi lain, solidaritas-solidaritas sosial yang saat ini mulai bermunculan di masyarakat perlu terarah sehingga dapat terorganisir dengan baik."
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Alumni (Iluni) UI kembali menggelar forum diskusi Salemba Policy Center yang ke-9 bertajuk 'What is to be done, Dilema Masyarakat dalam Menangani Covid-19", Rabu (8/4/2020).
Dalam diskusi yang digelar melalui telekonferensi ini, Ketua policy Center Iluni UI Mohammad Jibriel Avessina menyoroti dua paket kebijakan dari aspek sosial yang telah diambil pemerintah sebagai langkah mengatasi penyebaran wabah Covid-19.
Baca: Aspaki Ungkap Ketidaksiapan Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri di Tengah Pandemi Corona
Yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hal ini, lanjutnya, membuat pemerintah dihadapkan pada beberapa hal dalam tataran praksis, di antaranya inisiatif pemerintah daerah yang melakukan karantina lokal, praktik berkumpul masyarakat yang masih terjadi serta potensi arus mudik dari episentrum pandemik ke wilayah-wilayah nonpandemik, dan penataan sirkulasi informasi yang beredar di masyarakat.
Dia menegaskan ada dua hal terkait hal tersebut, yakni pertama untuk kepentingan bersama pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tegas dalam melarang orang untuk berkumpul bersama baik untuk tujuan ibadah maupun lainnya maupun larangan untuk melakukan kegiatan mudik, bukan hanya pembatasan saja.
Kedua, Jibriel mendorong pemerintah menyiapkan desain kontruksi sosial inisiatif berbasis komunitas untuk berkembang, terarah sebagai pertahanan bersama dalam menghadapi perang melawan Corona.
"Dalam sisi lain, solidaritas-solidaritas sosial yang saat ini mulai bermunculan di masyarakat perlu terarah sehingga dapat terorganisir dengan baik," kata Jibriel.
Dalam diskusi yang sama, Dosen psikologi UI dan pakar kebencanaan Dicky Pelupessy, mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya keterbukaan informasi data perjalanan pasien, juga informasi data pasien dalam batasan tertentu.
Dicky mendorong pemerintah untuk mendapatkan contoh dari model penanganan korea selatan dan singapura yang mengedepankan prinsip Quick and Track dalam menangani bencana CoVid 19.
Kedua, Dicky menegaskan perlu ada solidaritas bersama yang terbentuk untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah,sehingga masyarakat dapat bersama sama menanggulangi wabah covid-19.
"Dalam tataran holistik perlu ada praktik yang sinergis antara kebijakan pemerintah, anjuran untuk masyarakat, dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam satu alur yang selaras," tuturnya.
Dalam konteks yang bersamaan, Doktor Ichsan Malik menegaskan bahwa ada tiga hal yang penting dalam menghadapi wabah covid 19 yakni kesiapan setting Skenario penyelesaian, Aktor dan Panggung.
Pemerintah telah memilih skenario pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tetapi masih belum terlihat pilihan "panggungnya" maupun pilihan aktor yang muncul secara kuat dalam mekanisme menghadapi covid 19.
Lebih lanjut, Doktor Ichsan menuturkan dalam skema intervensi sosial menghadapi covid 19 baru kebijakan yang sudah muncul, intervensi dalam pendidikan dan komunikasi di masyarakat, intervensi peningkatan kualitas ekonomi dan penataan lingkungan dalam masyarakat,maupun intervensi dalam bentuk pengorganisasian dan pengaktifan jaringan sosial di masyarakat belum dilakukan secara optimal.
Sementara itu di kesempatan terpisah, Herzaky Mahendra Putra, salah satu Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia, mengapresiasi niat baik pemerintah dalam mencegah dan menangani meluasnya covid-19.
