Yasonna Sebut Tuduhan Najwa Shihab Tanpa Dasar Soal Pembebasan Koruptor: Provokatif & Politis Banget

TRIBUNNEWS.COM - Publik dihebohkan dengan adanya wacana pembebasan narapidana kasus korupsi di tengah masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Wacana tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

Sontak pernyataan yang dilontarkan Yasonna pun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.

Termasuk presenter Najwa Shihab, pihaknya pun sempat mendapatkan konfirmasi soal pembebasan koruptor tersebut dari Yasonna.

Komunikasi keduanya dilakukan lewat WhatsApp yang diunggah Najwa di akun Instagram pribadinya.

Baca: Beda Kebijakan dengan Yasonna, Mahfud MD: Tak Ada Pembebasan Napi Koruptor, Narkoba dan Teroris

Baca: Yasonna Laoly Sentil Najwa Shihab agar Tak Provokasi Isu Koruptor dan Corona: Suudzon Banget Sih

Yasonna menyebut tanggapan Najwa Shihab soal pembebasan koruptor merupakan tuduhan tanpa dasar.

Bahkan Yassona menilai hal tersebut bersifat provokatif dan politis.

"Suudzon banget sih, provokatif dan politis. Belum ada kebijakan itu. Tunggu dong, seperti apa,” ungkap Yasonna dalam keterangan yang diunggah Najwa.

Dalam unggahan tersebut, Yasonna juga menjelaskan soal kriteria rencana pembebasan koruptor dan hal tersebut baru bersifat usulan.

Yasona mengatakan pemberitaan media juga dianggapnya penuh imajinasi, provokasi, dan gegabah.

Menanggapi hal tersebut, Najwa menyebut Menteri Yasonna agak berlebihan soal tanggapan media.

Baca: Wakil Ketua KPK hingga Mahfud Tolak Wacana Yasonna Bebaskan Napi Koruptor karena Corona

Baca: Mahfud Komentari Rencana 30 Ribu Napi akan Dilepas demi Cegah Corona: Itu Napi Umum Bukan Koruptor

Menurutnya pemberitaan media berdasar dari rapat resmi Menkumham dengan Komisi 3 DPR pada 1 April 2020.

"Bahwa usulan revisi tersebut memunculkan beragam reaksi adalah hal wajar," ungkap Najwa.

Adapun Najwa bertanya kapan usulan tersebut akan diajukan kepada presiden, hingga skema asimilasinya apakah seperti tahanan yang lain.

"Lagi disimulasi. Saya rapat di Menkopolhukam dulu," jawab Yasonna.