Jokowi Minta Distribusi Logistik Jangan Sampai Terganggu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas (ratas) dengan cara telekonferensi, Kamis (2/4/2020).

Berdasarkan keterangan Biro Pers Istana Kepresidenan, Kamis. ratas kali ini membahas mengenai persiapan menghadaoi bulan suci Ramadhan.

Baca: Sumedang Kedatangan Pemudik: 16.000 Orang Datang Dari Zona Merah Covid-19, 3 Dinyatakan Positif

Dalam pembahasan bersama jajaran terkait, Jokowi menggarisbawahi soal ketersediaan bahan-bahan pokok dan stok pangan yang harus tetap terjaga di tengah masyarakat.

"Ketersediaan bahan-bahan pokok, ini betul-betul harus dicek di lapangan. Saya sudah cek juga ke Bulog, saya cek ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa, saya melihat beras, daging, telur, gula, terigu, dan lain-lainnya masih berada pada kondisi baik," ujarnya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Selain ketersediaan, terjangkaunya harga bahan-bahan pokok tersebut juga harus dipastikan.

Menteri Pertanian dan Perdagangan telah menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pertanian di pasaran akan berangsur menuju harga normal.

"Tadi Menteri Pertanian sudah menyampaikan bahwa minggu-minggu depan, mungkin harga (gula) akan turun pada posisi normal lagi di Rp12.500. Menteri Perdagangan juga menyampaikan kepada saya bawang juga beberapa sudah masuk dan kita harapkan bawang putih pada minggu-minggu depan atau syukur minggu ini sudah kembali ke normal (dengan) harga di Rp20.000 sampai Rp30.000," tuturnya.

Kemudian, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri agar distribusi logistik tersebut ke daerah-daerah tidak terhambat oleh karena penutupan akses di sejumlah wilayah.

Jokowi juga menginstruksikan Menteri untuk memberi teguran kepada daerah.

"Saya kemarin mendapatkan laporan dari dua daerah. Urusan beras ini agak terganggu karena (terdapat) jalan-jalan yang ditutup. Jadi tolong kepala daerah diberitahu mengenai ini," kata Presiden.

Selanjutnya, sejumlah jaring pengaman sosial atau bantuan bagi masyarakat utamanya yang berada di lapisan bawah, sebagaimana yang sudah disampaikan, agar segera diimplementasikan sesegera mungkin di lapangan.

Sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat turut menjaga daya beli masyarakat di saat menjalani ibadah Ramadan dan di tengah kebijakan tanggap darurat Covid-19.

Tak kalah penting, Presiden mengajak keterlibatan tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk turut menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat soal disiplin menjaga jarak aman sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Baca: UPDATE Kasus Covid-19 di Jakarta Hari Ini: Total 897 Kasus, 52 Pasien Sembuh, 90 Meninggal

Pentingnya cuci tangan yang benar serta berdiam di rumah dalam rangka karantina mandiri juga harus dapat dipahami oleh masyarakat.

"Ini perlu terus disampaikan dalam rangka menjalankan protokol kesehatan secara ketat baik di rumah maupun di luar rumah secara disiplin," tandasnya.

Jokowi minta daerah satu visi

Pemerintah telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan menjadikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai opsi yang ditempuh untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berada dalam satu visi yang sama.

Baca: Pasien Sembuh Covid-19 Terus Bertambah Jadi 112, Positif 1.790 Orang

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (2/4/2020).

"Perlu saya tegaskan lagi bahwa mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa dan lurah harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, serta satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini (Covid-19)," ujarnya.

Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan hal itu.

Baca: Batasi Mobilitas Warga di Tengah Wabah Corona, Akses ke Pusat Pemkot Tangerang Ditutup Sementara

"Rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas," kata Presiden.

Selanjutnya, Kepala Negara meminta Menteri Kesehatan untuk mengatur secara rinci melalui peraturan menteri tentang kriteria daerah yang dapat diterapkan PSBB di wilayahnya. Selain itu, peraturan menteri tersebut juga harus menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang mesti diterapkan oleh daerah dalam kondisi tersebut.

"Saya minta dalam waktu maksimal 2 hari, peraturan menteri itu sudah selesai," tandasnya.

Persiapan mudik harus komprehensif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya agar disiapkan skenario-skenario komprehensif yang menyentuh sisi hulu hingga hilir sebagai antisipasi mudik di tengah penyebaran pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas melalui telekonferensi yang melanjutkan pembahasan soal hal serupa beberapa waktu sebelumnya.

Baca: Sumedang Kedatangan Pemudik: 16.000 Orang Datang Dari Zona Merah Covid-19, 3 Dinyatakan Positif

"Saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja. Tetapi lihat secara utuh baik dari hulu, di tengah, dan di hilir," ujarnya sesuai keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, Kamis (2/4/2020).

Dari sisi hulu, Jokowi memandang bahwa jaring pengaman sosial atau bantuan sosial akan menjadi sebuah stimulus ekonomi.

Utamanya bagi masyarakat lapisan bawah di ibu kota, di tengah penanganan Covid-19.

Di DKI Jakarta misalnya, pemerintah daerah menyebut ada 3,6 juta warga yang membutuhkan jaring pengaman sosial.

Presiden meminta agar sejumlah warga tersebut segera mendapatkan cakupan jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah.

"Sudah diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta (sejumlah) 1,1 juta, artinya tinggal 2,5 juta (jaring pengaman sosial) yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan," tuturnya.

Dalam rapat terbatas sebelumnya, Presiden menuturkan bahwa arus mudik yang lebih dini terjadi saat ini bukan didorong oleh faktor budaya, melainkan karena berkurangnya sumber pendapatan warga, utamanya pekerja informal, yang menurun drastis di tengah kebijakan tanggap darurat.

Maka itu, jaring pengaman sosial merupakan satu hal krusial yang harus segera diselesaikan.

Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka upaya antisipasi selanjutnya dapat berproses di sisi tengah di mana pembatasan pergerakan orang dan menjaga jarak aman antarsesama akan lebih didisiplinkan.

"Ini sesuai dengan protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang kuat. Saya kira akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif Covid-19," kata Presiden.

Adapun di sisi hilir, ialah pengawasan dan pengendalian yang mesti dilakukan di tingkat daerah, terutama di level kelurahan atau desa.

Melalui pemantauan dan laporan yang diterima, Presiden Joko Widodo mulai melihat adanya pergerakan dan kesadaran warga di tingkat tersebut untuk turut berupaya mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin luas di wilayah mereka.

"Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu RW maupun RT, sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sehingga harus menjalankan isolasi mandiri," ucapnya.

Selain itu, sejumlah analisis memprediksi bahwa puncak penyebaran Covid-19 mungkin saja terjadi saat musim mudik di hari raya mendatang.

Baca: Dana Penanganan Corona Pemprov DKI Rp 188 Miliar, DPRD Sebut Terlalu Sedikit: Siapkan Rp 5 Triliun

Melihat hal tersebut, Kepala Negara membicarakan alternatif opsi yang dapat ditempuh seperti misalnya mengganti hari libur nasional di hari raya ke lain hari dan memberikan fasilitas bagi arus mudik di hari pengganti tersebut.

"Ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin sebagai alternatif, mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan," kata Presiden.