Menteri Sosial Usul Perluas Penerima Bansos di Daerah Epicentrum Serangan Covid-19

Nantinya dalam perluasan penerima bansos tetap akan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kami sedang memproses usulan ini kepada Menteri Keuangan. Juga penting dipertimbangkan anggaran kami ini kan cukup besar. Jangan juga nanti hanya memikirkan satu dua program tapi tidak berdampak kepada yang lain,” kata Mensos.

Di bagian lain, Mensos juga menyatakan bahwa Kemensos sudah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah.

Pemerintah menyiapkan instrumen fiskal untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat penyebaran virus Corona.

Kementerian Sosial mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,56 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan indeks atau besaran nilai bantuan pada bansos Program Sembako, sebesar Rp50.000/bulan tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Sehingga KPM Program Sembako dari semula menerima Rp150.000/bulan/KPM, kini menjadi Rp200.000/bulan/KPM. Ketentuan ini berlaku untuk 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berlaku sejak bulan Maret 2020,” katanya.

Kenaikan indeks bantuan Program Sembako ini akan diberikan dalam enam bulan yakni dari Maret hingga Agustus.

Selain itu, PKH yang biasanya didistribusikan empat kali dalam setahun, mulai April ini akan didistribusikan setiap bulan.

“Bansos PKH pencairan periode kedua pada bulan April dan pencairan periode ketiga bulan Juli. Saat ini sudah dimajukan masing-masing pada bulan Maret dan April. Seterusnya, pencarian PKH akan dilakukan setiap bulan,” kata mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat ini.

Adapun tujuan dari percepatan pencairan bansos PKH ini diharapkan dapat menjaga daya beli KPM PKH.

Selain itu bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari virus itu.