Menteri Sosial Usul Perluas Penerima Bansos di Daerah Epicentrum Serangan Covid-19

Laporan wartawan Tribunnews.com, Mafani Fidesya Hutauruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengusulkan perluasan penerima bantuan Program Keluarga Harapan di daerah-daerah epincentrum virus corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan oleh Juliari, Jumat, (27/03/2020) di Jakarta.

Ia beralasan masuknya Covid-19 ke Indonesia telah membawa dampak serius bagi hampir semua sendi kehidupan. Sementara yang paling terdampak adalah masyarakat ekonomi lapisan bawah.

Maka, bantuan itu diperlukan untuk menopang dan mempertahankan daya beli mereka.

Selain itu, perluasan bansos juga dilakukan kepada penerima Program Sembako yang akan diusulkan ke Kementerian Keuangan.

Baca: Tata Cara Isolasi Diri di Rumah Seandainya Rumah Sakit Tak Mampu Lagi Tampung Pasien Covid-19

“Perluasan ini akan difokuskan pada daerah-daerah epicentrum wabah Covid-19 yakni di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi perluasan ini bukan bersifat nation-wide (bukan seluruh daerah Indonesia)," ucapnya.

Namun, usulan ini tengah dibahas intensif dan hati-hati karena bisa berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terkait bantuan sosial tersebut, ia menjelaskan akan menghitung dengan cermat karena akan berimplikasi kepada APBN.

Usulan perluasan penerima bantuan sosial ini tidak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Mensos mengutip himbauan Presiden untuk refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mendukung percepatan penanganan Covid-19.

“Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran akan diarahkan untuk bidang kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial (social safety net), dan pada bidang stimulus ekonomi. Nah, untuk Kementerian Sosial fokusnya pada jaring pengaman sosial,” kata Mensos.

Ia mengatakan Kemensos mendukung upaya pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat lapisan ekonomi bawah.

Kemensos melalui jaring pengaman sosial akan mengoptimalkan dua program bantuan sosial (bansos) regular yakni PKH dan Program Sembako.

Kemudian akan disusul perluasan penerima bansos, di daerah epicentrum penyebaran wabah virus Corona.

Nantinya dalam perluasan penerima bansos tetap akan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kami sedang memproses usulan ini kepada Menteri Keuangan. Juga penting dipertimbangkan anggaran kami ini kan cukup besar. Jangan juga nanti hanya memikirkan satu dua program tapi tidak berdampak kepada yang lain,” kata Mensos.

Di bagian lain, Mensos juga menyatakan bahwa Kemensos sudah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah.

Pemerintah menyiapkan instrumen fiskal untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat penyebaran virus Corona.

Kementerian Sosial mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,56 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan indeks atau besaran nilai bantuan pada bansos Program Sembako, sebesar Rp50.000/bulan tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Sehingga KPM Program Sembako dari semula menerima Rp150.000/bulan/KPM, kini menjadi Rp200.000/bulan/KPM. Ketentuan ini berlaku untuk 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berlaku sejak bulan Maret 2020,” katanya.

Kenaikan indeks bantuan Program Sembako ini akan diberikan dalam enam bulan yakni dari Maret hingga Agustus.

Selain itu, PKH yang biasanya didistribusikan empat kali dalam setahun, mulai April ini akan didistribusikan setiap bulan.

“Bansos PKH pencairan periode kedua pada bulan April dan pencairan periode ketiga bulan Juli. Saat ini sudah dimajukan masing-masing pada bulan Maret dan April. Seterusnya, pencarian PKH akan dilakukan setiap bulan,” kata mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat ini.

Adapun tujuan dari percepatan pencairan bansos PKH ini diharapkan dapat menjaga daya beli KPM PKH.

Selain itu bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari virus itu.