Virus Corona
Ma'ruf: Pertemuan Skala Besar Rawan Penyebaran Virus Corona
Menurut Ma'ruf, langkah tersebut sudah tepat dan penting bagi upaya maksimal pencegahan virus corona.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi kesediaan para pengikut Jamaah Tabligh yang menunda acara Ijtimak Jamaah Tabligh Dunia di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Menurut Ma'ruf, langkah tersebut sudah tepat dan penting bagi upaya maksimal pencegahan virus corona.
"Acara pertemuan apalagi dalam skala besar, yang membuat antarorang terjadi kontak langsung, di tengah wabah Covid-19 ini sangat berbahaya, dan membuat penyebaran virus corona makin merajalela," kata Juru Bicara Wapres Ma'ruf, Masduki Baidlowi, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Baca: Virus Corona Mewabah, Chika Jessica Bagikan Masker Gratis di Tanah Abang
Dirinya mengatakan sudah ada contoh penularan virus corona lewat pertemuan-pertemuan akbar keagamaan, seperti tablig akbar di Malaysia.
"Sudah ada bukti, pertemuan Jamaah Tabligh di Malaysia baru-baru ini, menjadi tempat rawan penyebaran virus yang mendunia ini. Apalagi pesertanya dari berbagai negara. Dalam pertemuan model ini, kita rawan tertular, juga rentan menulari orang lain," lanjut Masduki.
Bagi umat Islam, dikatakan Masduki, agama mengajarkan untuk menjauhi bahaya, dan mengutamakan keselamatan,baik keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain.
"Ada kaidah, dar'ul mafaasid muqoddam ala jalbil mashalih (dahulukan menghindari kerusakan ketimbang menjalankan kebaikan). Islam adalah agama salam, menebar keselamatan, menyebar tahmat bagi seluruh alam," ujarnya.
Baca: Surat Imbauan Keuskupan Agung Jakarta Bagi Umat Katolik untuk Cegah Virus Corona
"Terima kasih kepada Mendagri, Kepala BNPB, Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, serta Polda dan Kodam setempat, yang telah berdialog dan mengajak para pengikut Jamaah Tabligh, untuk mengikuti protokol penanganan Covid-19," pungkas Masduki.
Seperti diketahui, kegiatan Ijtima Jamaah Tabligh Dunia di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang diikuti ribuan jamaah akhirnya dibatalkan.
Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama antara para pihak di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Selatan dan Forkopimda Sulsel.
