Pasca-pertemuan dengan Jokowi di Istana, Ketua Umum PAN Pilih Bungkam

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Pertemuan keduanya dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Mulanya pertemuan tersebut direncanakan bersifat terbuka.

Namun, pada akhirnya pertemuan tersebut dilangsungkan secara tertutup dari media.

Baca: Run for Independence Day Serukan Gaya Hidup Bugar & Budaya Berekspresi Positif untuk Indonesia

Baca: Pimpinan Revolusi Iran Sebut Virus Corona Senjata Biologis AS: Awalnya China, Iran dan Seluruh Dunia

Pantauan Tribunnews.com, Zulkifli sudah berada di kompleks Istana Negara sejak pagi.

Sekitar pukul 10.00 WIB, pria yang akrab disapa Zulhas ini terlihat keluar dari Istana.

Dalam kunjungannya ke Istana, Zulkifli tampak mengenakan pakaian batik lengan panjang berwarna coklat.

Setelah keluar Istana, ia membonceng mobil golf saat keluar kompleks Istana Negara.

Namun, saat melihat awak media di halaman Kantor Presiden, kendaraan yang ditumpangi Zulkifli justru tampak melintas dengan kencang.

Setibanya di pintu keluar Istana, Zulkifli tampak bergegas turun dan berjalan ke arah mobil dinasnya

Awak media pun berusaha mengejar dan bertanya perihal kunjungannya ke Istana Negara.

Namun, Wakil Ketua MPR RI ini enggan menjawab dan memilih berlari kecil menuju mobilnya.

Zulkifli memilih menaruh telunjuknya di mulut sebagai isyarat tidak mau berbicara.

Ia kemudian langsung masuk mobil dinas dan bergegas meninggalkan Istana Negara.

Baca: Amien Rais Pesan Agar Zulkifli Hasan tak Melanjutkan Cara-cara yang Tidak Beretika

Baca: Ada Indikasi PAN Gabung dengan Pemerintah, Zulkifli Hasan Sebut Ambil Posisi Strategis Pemilu 2024

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Demisioner PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, pertemuan Zulkifli dengan Jokowi di Istana adalah dalam rangka silaturahmi sahabat lama.

Mengutip dari Kompas.com, Viva membantah jika pertemuan tersebut membahas soal bergabungnya PAN ke partai politik koalisi pemerintah.

"Diskusinya tidak sejauh itu," ujar Viva.

Viva menyebut, Zulkifli dan Jokowi terkait kondisi bangsa yang memerlukan solusi cepat dan tepat.

Termasuk mengenai revisi atas Undang-undang tentang Pemilu.

"Juga berdiskusi rencana revisi atas Undang-undang tentang Pemilu," terangnya.

Diketahui, PAN saat ini berada di luar istana atau sebagai partai oposisi bersama Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, pada periode pertama Pemerintahan Jokowi, PAN sempat bergabung ke Pemerintahan Kokowi-Jusuf Kalla dan mendapatkan jatah kursi menteri.

Namun, menjelang Pilpres 2019, PAN justru memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ketimbang Jokowi-Maruf.

Baca: Ketum PAN Zulkifli Hasan Lambaikan Tangan dan Tebar Senyum Saat Tiba di Gedung KPK

Baca: Amien Rais Minta Hasil Kongres PAN Tak Disahkan, Yandri Susanto: Apa Masalahnya ?

Diberitakan sebelumnya, desas-desus bergabungnya PAN dengan pemerintah makin santer terdengar.

Hal tersbeut menyusul terpilihnya kembali Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum PAN periode 2020-2025.

Terkait hal itu, DPP PAN, Bima Arya Sugiarto menyebut, sekarang sejumlah petinggi PAN masih merundingkan target di tahun politik yang akan datang.

Pasalnya, PAN berambisi untuk mencapai target, yakni menempati tiga besar di Pemilu 2024 mendatang.

Bima pun membenarkan terkait dengan isu yang menyebut PAN akan bergabung kembali dengan pemerintahan.

"Ada yang ingin tetap oposisi, tetapi banyak juga yang secara realistis ingin akselerasi dengan pemerintah, karena ada kader-kader di eksekutif ya," terang Bima.

Menurut Bima, dua pendapat tersebut saling melengkapi di partai berlambang matahari putih tersebut.

Kendati demikian, Bima juga mengakui arah politik yang mungkin diambil Zulkifli.

Ia menganggap, Ketum partai yang menjabat selama dua periode ini membuka diri ke arah pemerintahan.

"Kalau Pa Zul, saya kira arahnya ya tidak keberatan, dan membuka ruang untuk bergabung ke pemerintahan," ujar Bima.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri/Ika Nur Cahyani/Kontributor Jakarta/Fransiskus Adhiyuda Prasetia) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)