Ini 4 Calon Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Salah Satunya Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengungkapkan empat calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Menurut Jokowi, keputusan akan diambil dalam pekan ini.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara, ini memang kami akan segara tandatangani perpres di mana nanti ada CEO-nya. Sampai sekarang belum diputuskan. Akan diputuskan dalam minggu ini," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Jokowi kemudian mengungkapkan empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota. Salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain itu, ada juga Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tuniyana, empat Pak Azwar Anas," kata dia.

Badan Otorita ini nantinya akan bertanggungjawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Survei Ibu Kota

Hasil survei lembaga Indo Barometer memaparkan terdapat 30.4 persen responden tidak menyetujui pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sebagian besar responden yang tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur beralasan menolak perpindahan itu karena jangkauan terhadap pemerintah pusat terlalu jauh.

"Mayoritas publik yakni (53.8%) menyatakan setuju dengan rencana pemindahan ibukota
Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang tidak setuju (30.4%)," tutur Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, pada sesi pemaparan hasil Survei Nasional “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin” di Hotel Century Park, Minggu (16/2/2020).

Baca: Syarief Hasan Berharap Ada Pimpinan Baru di Demokrat

Baca: One Pride: Suwardi Dihentikan Rama Supandhi

Baca: Laura Whitmore Kenang Caroline Flack, Selama Ini Banyak Dihujat Publik

Berdasarkan hasil survei itu, sebanyak (85.9%) publik tahu atau pernah mendengar berita atau informasi tentang rencana pemindahan ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan publik yang tidak mengetahui (8.0%).

Lima alasan utama publik setuju dengan rencana pemindahan ibukota adalah mengurangi kepadatan di Jakarta (57.1%), pemerataan pembangunan (18.7%), menekan kesenjangan ekonomi (7.1%), wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (5%), dan Kalimantan Timur wilayah yang luas (4.2%).

Sedangkan, lima alasan utama publik tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur adalah jangkauan terhadap pemerintah pusat terlalu jauh (45.2%), biaya pindah sangat mahal (33.3%), berpengaruh terhadap roda pemerintahan (5.2%).

Lalu, Kaltim bukan wilayah yang tepat bagi pusat pemerintahan (4.7%), dan hubungan pemerintah pusat dan daerah terutama jawa semakin jauh (4.1%).