Tidak Tertutup Kemungkinan Ojek Online Jadi Kendaraan Umum
Fraksi Partai Demokrat membuka peluang mamasukan kendaraan roda dua menjadi transportasi umum dalam Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat membuka peluang mamasukan kendaraan roda dua menjadi transportasi umum dalam Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Revisi undang-undang itu pun saat ini masih dalam tahap pembahasan di Komisi V DPR RI.
Anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan, dalam pembahasan revisi Undang-Undang LLAJ sampai saat ini belum ada penolakan roda dua menjadi kendaraan atau transportasi umum.
Baca: Nada Bicara Dasco Sempat Meninggi Saat Temui Pengemudi Ojek Online yang Berdemo di Depan Gedung DPR
"Ini baru sekadar mendengarkan keterangan pakar dan badan keahlian DPR RI. Panja (panitia kerja) saja belum dibentuk, apalagi sikap fraksi," ujar Irwan saat dihubungi, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Politikus Demokrat tersebut mengaku berbeda pendapat dengan sebagian pakar yang tidak menginginkan kendaraan roda dua menjadi kendaraan umum karena faktor keselamatan.
"Harusnya kalau mengkhawatirkan keselamatan, ya kendaraan roda dua harus diatur dalam sistem transportasi umum. Kita harus bicara 2,5 juta pengemudi ojek online di Indonesia," ucap Irwan.
Baca: Dua Pengemudi Ojol Diamankan Polisi karena Diduga Jadi Provokator Demo
"Apakah pakar itu mengingkari fakta bahwa kendaraan roda dua menjadi moda transportasi umum, baik ojek pengkolan, maupun ojek daring dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selama ini?" sambung Irwan.
Karena itu, Irwan pun mengimbau pengemudi ojol untuk terus mengikuti proses revisi Undang-Undang LLAJ dengan aktif dan terbuka.
"Saya yakin anggota DPR RI sebagai wakil mereka di Parlemen, akan mencari keputusan terbaik untuk masa depan mereka yang jelas dan menjamin keselamatan mereka dalam bekerja," kata Irwan.
Temui Pengemudi Ojek Online yang Berdemo di Depan Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menemui pengemudi ojek online (ojol) yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Saat berdialog dengan demonstran dari atas mobil komando, Dasco sempat emosi menanggapi permintaan demonstran.
Awalnya, Dasco menyampaikan DPR akan membentuk tim kecil untuk menampung aspirasi pengemudi ojol.
Namun, tim itu baru bisa dibentuk setelah reses usai akhir Maret.
Baca: Dua Pengemudi Ojol Diamankan Polisi karena Diduga Jadi Provokator Demo
"Secepatnya. Nanti setelah reses kita akan bikin pertemuan. Pertemuan itu penting agar menampung aspirasi kawan-kawan. Demo di jalanan ini juga penting untuk menunjukkan bahwa ada ketidaksetujuan," ujar Dasco.
Namun, dari depan mobil komando, ada seorang demonstran yang merespons pernyataan Dasco.
"Kenapa enggak sekarang saja?" ujar demonstran tersebut.
Mendengar pernyataan demonstran tersebut, Dasco merespons dengan nada emosi.
Kata Dasco, saat ini DPR sedang memasuki masa reses, sehingga tak bisa dipaksa untuk langsung membentuk tim.
Baca: Temui Pengemudi Ojol, Dasco Minta Bentuk Tim Kecil untuk Pembahasan Revisi UU LLAJ
"Saya sudah kasih mau terima aspirasi. Anda yang masuk akal juga dong. Saya sudah bilang reses, jangan dipaksa," ujar Dasco.
Dasco langsung mendapat teriakan dari sejumlah demonstran.
Mereka meminta Dasco agar tak berbicara dengan emosional.
Namun, situasi panas ini tersebut tidak berlangsung lama.
Baca: Kronologi Lengkap Asisten Nia Ramadhani Ditipu Oknum Ojol, Niat Pesan Minuman Malah 5 Juta Raib
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini melanjutkan orasinya dan meminta demonstran berhati-hati saat melakukan aksi demonstrasi.
Sebab, Dasco mengatakan tak jarang ada provokator yang menunggangi demo.
"Jadi saya ke sini mau menerima aspirasi kawan-kawan sekalian. Dan dalam demo-demo seperti ini hati-hati ada provokator provokator," katanya.
"Sudah dibilang DPR sedang ada kegiatan, kami datang ke sini untuk menerima aspirasi dari kawan-kawan sekalian supaya ojek online pahlawan transportasi dari Sabang sampai Merauke bisa diterima. Bentuk tim kecil kita akan bicara di DPR, dan jangan mau ditunggangi oleh provokator provokator," katanya.
