Bela Anies Terkait Banjir, Sandiaga Uno Pertanyakan Kursi Wakil Gubernur yang Tak Kunjung Terisi
Sandiaga Uno membantah jika Anies Baswedan gagal menjadi Gubernur karena masalah banjir yang melanda Jakarta.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menanggapi banyaknya kritikan terhadap Anies Baswedan terkait banjir yang melanda Jakarta.
Menurutnya, Anies sudah bekerja dengan baik dan mengingatkan para politisi partai PKS dan Gerindra untuk mempercepat penentuan Wakil Gubernur DKI yang sudah lama kosong.
Ia juga membantah jika Anies Baswedan dianggap gagal menjadi Gubernur oleh beberapa pihak.
"Saya rasa gak fair, gubernur sudah memberikan yang terbaik dan kita justru harus mendukung bahwa pak Anies ini tugasnya berat apalagi kerja sendiri."
"Saya ingin mengingatkan para politisi untuk mempercepat pemilihan Wakil Gubernurnya. Janjinya Februari ini tertunda lagi Maret memang harus segera dilakukan," ungkapya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Jumat (28/2/2020).
Sandiaga Uno berharap musibah banjir ini tidak dipolitisasi dan menjadi ajang saling menyalahkan.
"Mungkin kita harus tingkatkan kewaspadaan kita harus saling peduli, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah."
"Jangan banjir ini jadi ajang saling menyalahkan atau malah dipolitisasi dengan bencana ini kita harus refleksi harus kita kerjakan lebih baik kedepan," ujarnya.
Baca: Debat Panas dengan Ferdinand Hutahaean soal Anies, Geisz Chalifah Sindir Etika: Diskusi Warung Kopi
Ia menghimbau masyarakat Jakarta untuk saling membantu dalam upaya pencegahan dan penaggulangan banjir.
Politisi partai Gerindra ini tidak mau menyalahkan Gubernur DKI Jakarta sekarang maupun sebelumnya karena masing-masing punya kebijakan dan rencana menangani masalah banjir.
"Sebagai masyarakat tidak membuang sampah, masyarakat ikut membantu kesiap siagaan kita terhadap bencana. Juga untuk pemerintah bagaimana penaggulangannya sistem drainase infrastrukturnya. Bagaimana dengan penaganan sungai, aliran sungai ini harus dipastikan dijaga dengan baik."
"Semua sudah dipetakan dengan baik, Gubernur sekarang maupun Gubernur sebelumnya dan curah hujan memang agak anomali tahun ini tapi kita harus supprot langkah-langkah pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak menghadiri undangan Komisi V DPR untuk rapat membahas banjir Jabodetabek.
Rapat yang diadakan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020) ini hanya dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyatakan telah memberikan undangan kepada ketiga Gubernur tesebut dan kepada Menteri PUPR.
Baca: Cawagub DKI Bela Anies soal Banjir, Begini Perbandingan Jawaban Nurmansjah Lubis dan Riza Patria
Tapi, semua Gubernur yang diundang tidak datang.
"Teman-teman lihat sendiri hari ini yang kami undang hanya Menterinya datang tapi Gubernurrnya tidak ada yang datang kalau ini undangan baru pertama baru kali ini."
"Rapat yang sama sudah kami lakukan 3 kali tapi waktu itu Gubernurnya datang bukan pak Anies Gubernurnya yang dahulu, baru beliau yang tidak datang. Gubernur Jawa Barat dan Banten juga tidak datang," ungakpnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Kamis (27/2/2020).
Ia menambahkan diundangnya ketiga Gubernur ini untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang melanda Jabodetabek.
"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan diluar terkait dengan normalisasi atau naturalisasi tapi kami ingin dengar apa sih kerjanisasi yang sudah dilakukan," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR/Fraksi PDI-P, Rifqinizami Karsayuda mengungkapkan jika tujuan diadakan rapat ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja para Gubernur untuk menanggulangi masalah banjir.
"Perlu juga menggunakan hak politiknya untuk konsultasi dengan pimpinan DPR dan komisi yang lain apakah relevan membentuk pansus untuk banjir Jabodetabek ini untuk mengclearkan bahwa mitra kerja kita sudah bekerja dengan baik," ungkapnya.
Menurutnya ketidakhadiran para Gubernur dalam rapat ini merupakan sebuah pelecehan terhadap asas-asas pemerintahan.
"Tapi ada instrumen-instrumen lain di pemerintahan dalam arti luas bukan hanya pemerintahan di pusat saja yang tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketidakhadiran kali ini menjadi pelecehan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik," katanya.
(Tribunnews.com/Faisal Mohay)
