Arab Saudi Tangguhkan Visa Umrah
Saudi Setop Sementara Umrah, Amphuri : Ada 200 Ribu Jemaah Tertunda Keberangkatan
Pemerintah Saudi memastikan aturan tersebut bersifat sementara dan akan terus dievaluasi dengan otoritas terkait.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) mengatakan, potensi jemaah umrah yang tertunda keberangkatan akibat kebijakan sementara Arab Saudi mencapai 150 ribu hingga 200 ribu.
"Sekitar 150-200 ribu calon jamaah, yang saat ini kami masih mendata di Anggota (Amphuri)," kata Ketua Umum Amphuri Joko Asmoro saat dihubungi Tribun, Kamis (27/2/2020).
Sementara itu Dewan Penasihat Amphuri Mahfud Junaedi, Mahfud mengatakan, sejauh ini jemaah umrah mitra anggota Amphuri mengerti atas kondisi force majeure dan memahami kebijakan itu.
Baca: Istri di Medan Pukuli Suaminya yang Lumpuh Pakai Besi dan Balok: Dia Memaki, Saya Tak Tahan
Baca: Cerita dan Keluhan Turis yang Terisolasi di Hotel yang Terpapar Karantina Corona
"Jemaah mengerti kita sampaikan apa adanya, ini kan force majeure memang kondisi dunia, bukan hanya untuk Indonesia tapi larangan berlaku untuk banyak negara dan jemaah paham. Jadi kalau mau minta kembalikan duit ya bisa selama belum dibelikan tiket," jelas dia.
Dari data Amphuri setiap tahunnya jemaah umrah asal Indonesia mencapai 1,1 juta jemaah.
Diketahui, Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan sementara waktu kegiatan umrah, ziarah dan wisata ke Arab Saudi, sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di negara itu, pada Kamis (27/2).
Penangguhan masuk bagi jemaah warga negara asing berlaku untuk 22 negara, termasuk Indonesia.
Dilansir dari SPA, Kamis (27/2/2020), atas rekomendasi Kementerian Kesehatan, kegiatan umrah dihentikan sementara waktu bagi jamaah yang berasal dari negara China, Iran, Italia, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Filipina, Singapura, India.
Kemudian Lebanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, Vietnam atau negara lain yang akan menunjukkan lebih banyak kasus korona meningkat.
Pemerintah Saudi memastikan aturan tersebut bersifat sementara dan akan terus dievaluasi dengan otoritas terkait.
