Disindir DPR Karena Tak Hadir Rapat Masalah Banjir, Anies Sebut Dirinya Ingin Bekerja Bersama Rakyat
Anies Baswedan menjelaskan alasan dirinya tidak menghadiri rapat bersama Komisi V DPR membahas masalah banjir.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyatakan telah memberikan undangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk membahas banjir Jabodetabek.
Tapi rapat yang diadakan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020) tidak dihadiri oleh ketiga Gubernur tersebut.
Hanya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang datang memenuhi undangan.
Terkait ketidakhadirannya, Anies mengatakan jika pada saat rapat dirinya masih dilapangan membantu warga yang terkena banjir.
"Sebenarnya dari malam kita itu terus dilapangan bersama dengan warga karena sampai dengan tadi pagi itu masih banyak genangan-genangan jadi saya memang berada dilapangan terus," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Kamis (27/2/2020).
Ia meminta izin agar fokus menangani permasalahan banjir ini terlebih dahulu dan membantu warga.
"Karena itu saya sampaikan pada semua izinkan saya bekerja bersama rakyat dulu sekarang ini, bersama warga. Pembahasan mengenai banjir dan lain-lain kita lakukan setelah warga bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing," imbuhnya.
Baca: Terkejutnya Najwa Shihab, Bupati Bogor Ngaku Belum Pernah Diundang Anies untuk Pengendalian Banjir
Anies menambahkan jika sudah mengirimkan perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menghadiri rapat bersama Komisi V DPR.
"Tadi saya sudah kirim wakil jadi bukan tidak datang. Saya kirim perwakilan dari Pemprov jadi itu kira-kira," ungkapnya dikutip dari Kompas.com.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengungkapkan jika ketiga Gubernur ini sudah diundang untuk menghadiri rapat, tapi semuanya tidak memenuhi undangan tersebut.
"Teman-teman lihat sendiri hari ini yang kami undang hanya Menterinya datang tapi Gubernurnya tidak ada yang datang kalau ini undangan baru pertama baru kali ini."
"Rapat yang sama sudah kami lakukan 3 kali tapi waktu itu Gubernurnya datang bukan pak Anies Gubernurnya yang dahulu, baru beliau yang tidak datang. Gubernur Jawa Barat dan Banten juga tidak datang," ungakpnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Kamis (27/2/2020).
Ia menambahkan diundangnya ketiga gubernur ini untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang melanda Jabodetabek.
"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan diluar terkait dengan normalisasi atau naturalisasi tapi kami ingin dengar apa sih kerjanisasi yang sudah dilakukan," imbuhnya.
Baca: Banyak Disalahkan Atas Banjir Jakarta, Anies Baswedan Tak Hadir Saat Rapat & Buat Kecewa Komisi V
Adapun rapat di Komisi V DPR RI itu ditunda setelah Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak hadir dalam rapat tersebut.
"Saya setuju rapat ini kita tunda, kita jadwal ulang rapat ini sampai nanti gubernurnya bisa hadir," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan siang tadi.
Kesepakatan menunda rapat itu diputuskan Lasarus setelah sejumlah anggota Komisi V menyampaikan interupsi.
Sejumlah anggota menyatakan keberatan jika rapat dilanjutkan tanpa kehadiran para gubernur terkait.
Sebab, tujuan rapat adalah membahas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR/Fraksi PDI-P, Rifqinizami Karsayuda mengungkapkan jika tujuan diadakan rapat ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja para Gubernur untuk menanggulangi masalah banjir.
"Perlu juga menggunakan hak politiknya untuk konsultasi dengan pimpinan DPR dan komisi yang lain apakah relevan membentuk pansus untuk banjir Jabodetabek ini untuk mengclearkan bahwa mitra kerja kita sudah bekerja dengan baik," ungkapnya.
Baca: Komisi V DPR Ungkap Kekecewaan karena Anies, Ridwan Kamil & Wahidin Halim Tak Hadiri Rapat Banjir
Menurutnya ketidakhadiran para Gubernur dalam rapat ini merupakan sebuah pelecehan terhadap asas-asas pemerintahan.
"Tapi ada instrumen-instrumen lain di pemerintahan dalam arti luas bukan hanya pemerintahan di pusat saja yang tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketidakhadiran kali ini menjadi pelecehan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik," katanya.
(Tribunnews.com/Faisal Mohay) (Kompas.com/Jimmy Ramadhan Azhari)
